Sulit Diwujudkan, karena TKD Bisa Habiskan Rp 72 Miliar

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Muhlisin

TRIBUNJAMBI.COM, BANGKO - Tunjangan Kepegawaian Daerah (TKD) bakal sulit terwujud. Ketimpangan anggaran jadi penyebab utama mewujudkan harapan ribuan PNS di jajaran Pemkab Merangin ini.

Posisi keuangan daerah saat ini memang sudah sangat timpang. Dimana lebih dari 60% APBD sudah tersedot oleh gaji pegawai. Padahal jumlah angka APBD sudah meningkat menjadi Rp 3,337 triliun.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Aerah (BPKAD) Merangin, Amir Achmad, mengkonfirmasi hal ini. Ia mengatakan dengan sekira 7.000 orang pegawai, TKD akan menyedot dana hingga Rp 72 miliar.

“Soal TKD memang pernah dihitung-hitung. Termasuk PNS guru. Anggaran yang dibutuhkan sampai Rp 72 Miliar,” ujar Amir.

Jumlah tersebut akan muncul jika tiap PNS dirata-rata menerima TKD tiga juta rupiah. Jika ini diwujudkan, maka postur keuangan daerah akan semakin timpang.

Ia mengatakan, saat ini saja belanja pegawai sudah menelan anggaran Rp 720 miliar. Ini berarti nyaris menyentuh 70% dari total APBD Merangin 2016. Padahal idealnya maksimal belanja pegawai maksimal di bawah 60% dari APBD.

"Ya, belanja pegawai sudah Rp 720 miliar. Sementara belanja langsung hanya Rp 657 miliar pada APBD 2016. Kalau mau wujudkan TKD mesti kurangi lagi belanja langsung," ujar Amir lagi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Merangin, Dedi Darmantias, tak menampik hal ini. Ia mengakui TKD penting untuk menunjang kinerja pemerintah.

Namun diakuinya sulit diwujudkan dalam waktu dekat. Pasalnya butuh perencanaan sangat matang. Jika perlu pengawasan ketat. Sementara cukup banyak pegawai tersebar di lokasi yabg jauh dan sulit diawasi.

“Memang sudah pernah dibahas. Ini membutuhkan perencanaan yang matang. Apalagi untuk pegawai pegawai di daerah yang jangkauannya jauh. Siapa nanti yang akan mengawasinya,” ujarnya. (*)