Soal Pungutan UN di SMAN 16 Tebo, Pengamat : Pemerintah Harus Tegas
Pengamat Pendidikan yang juga Dosen IAIN STS Jambi, Bahren Nurdin menilai pengawasan
Penulis: Awang Azhari | Editor: Fifi Suryani
Laporan Wartawan Tribun Jambi, Awang Azhari
TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Pengamat Pendidikan yang juga Dosen IAIN STS Jambi, Bahren Nurdin menilai pengawasan pemerintah ke sekolah harus diperketat agar pungutan 'liar' seperti yang dilakukan SMAN 16 Tebo tidak terjadi.
Karena memang ujian biasa dijadikan sekolah sebagai momentum untuk memungut uang ke siswa, nah jangan sampai momen ini disalahgunakan.
"Pemerintah juga harus tegas ke sekolah untuk tidak ada pungutan apapun, jangan sampai terkesan ada pembiaran. Kemudian penegasan dari kepala daerah untuk menyikapi masalah pungutan ini penting sebagai acuan masyarakat," kata Bahren.
Selain itu, orangtua juga jangan membayar sesuatu yang tanpa diketahui pembayaran itu untuk apa. Mereka harus tanya atau laporkan dulu ke dinas teknis terkait kebijakan pungutan tersebut.
Ini kuncinya kata Bahren memang ada di orangtua, harus berperan melaporkan kecurangan yang dilakukan sekolah, bisa ke dinas atau melalui media massa., dan angan takut anak tidak lulus. "Tidak ada lagi cerita seperti itu,".
"Peran orangtua penting untuk menghindari tindakan oknum-oknum nakal, apalagi kalau mengatasnamakan UN. Biaya UN itu sudah ditanggulangi oleh pemerintah. Jadi kalau cuma bilang untuk memperlancar, itu tidak bisa, itu tidak bisa dijadikan acuan," timpal Bahren.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jambi/foto/bank/originals/22022016_pungutan_20160222_143715.jpg)