Kami Tidak Bisa Tidur Nyenyak, Diganggu Persoalan Tanah
Pengunjuk rasa sebut tidak ada penyelesaian sampai saat ini. Masyarakat mengaku masih terintimidasi
Penulis: Tommy Kurniawan | Editor: bandot
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Jambi. Tommy Kurniawan
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Persoalan konflik lahan yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi, hingga saat ini masih terjadi sejak 2011.
Rabu (16/3) siang sekitar 500 orang petani Jambi dan Suku Anak Dalam (SAD) yang berasal dari Muaro Jambi, Batanghari, Sarolangun, Tanjung Tajung Timur dan Tebo mendatangi kantor Gubernur Jambi menagih janji Gubernur Jambi, Zumi Zola untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan tersebut.
Joko Supriyadi Nata, Koordinator Lapangan unjuk rasa mengatakan perjuangan rakyat mempertahankan lahan mereka sudah sejak lama.
Dia mengatakan perlawanan Masyarakat SAD sejak tahun 1986 berhadapan dengan PT Asiatic Persada. Kemudian perlawanan petani Kunangan Jaya I dan II Batanghari ketika tanah mereka diklaim oleh PT Agro Nusa Alam Sejahtera, PT Wanakasita Nusantara dan PT Restorasi Ekosistem Indonesia.
"Bahkan di Pemayung, perusahaan tanpa izin sudah mengubah fungsi kawasan minapolitan menjadi kebun sawit," katanya.
Joko mengatakan di Tanjabtim, masyarakat disebut juga kehilangan tanah akibat digunakan oleh Taman Nasional Berbak.
Di Tebo, masyarakat adat dan petani harus menghadapi tanah mereka tumpang tindih dengan izin Hak Guna Perkebunan dan Hutan Tanam milik PT Limbah Kayu Utama.
"Akibatnya 15.000 KK petani menjadi korban. Petani kecewa, Pemerintah lebih senang memprivatisasi tanah dan kawasan hutan kepada pemodal ketimbang memberikan akses tanah kepada rakyat," ujarnya.
Dalam unjuk rasa tersebut, mereka menuntut agar Gubenrur segera tetapkan darurat agraria di Provinsi Jambi, dengan membentuk komite penyelesaian konflik agraria.
Kemudian mereka juga meminta agar area seluas 3.550 Ha milik SAD dikembalikan. Tak hanya itu mereka juga meminta agar kriminalisasi terhadap aktivis dan petani dihentikan. Serta beberapa poin tuntutan lainnya yang mereka sampaikan.
Setelah berunjuk rasa di kantor Gubernur, 500 orang ini berencana akan mendatangi Istana Negara dengan berjalan kaki. Joko mengatakan pihaknya akan meminta juga agar Presiden menetapkan status darurat agraria nasional.
"Sebab, kami mau pulang tak aman lagi, tak bisa tidur nyenyak lagi. Sehingga sekarang saja aksi ini kami bawa anak. Mau tidur nyenyak, diganggu persoalan tanah. Tanam sebatang, langsung digusur perusahaan," katanya.
Joko mengatakan dari 2011 lalu, konfliknya itu-itu saja. Dia mengatakan tidak ada penyelesaian dari tahun tersebut. Sampai saat ini menurutnya masyarakat masih terintimidasi.
"Tanggal 22 sampai 24 Februari lalu, masih ada penggusuran lahan masyarakat," katanya.
