Proyek Perumahan PNS Sarolangun Rusak Kebun Masyarakat

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - M Aman (40) hanya bisa pasrah melihat ratusan karet yang ia tanam di lahan seluas setengah hektare miliknya mati begitu saja. Kini kebunnya telah menjadi genangan air pascaditutupnya anak sungai oleh pihak pengembang yang membangun komplek perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Sarolangun.

"Akibat penutupan aliran anak sungai itu, kini air mengendap di kebun karet saya," kata M Aman ditemui Tribun, saat berada di kebun miliknya pekan lalu.

Disebutkannya, seluruh tanaman karetnya mati akibat genangan air yang tak kunjung surut. Kondisi inilah yang menurutnya membuat ratusan karet siap panen itu mati.

"Karet saya yang terendam itu kini mati semua. Kebun saya sekarang sudah menjadi rawa, tidak bisa dimanfaatkan lagi. Saya sangat dirugikan," sesalnya.

Ia menilai hal ini akibat ulah pengembang yang membangun perumahan PNS di Kompleks Perkantoran Gunung Kembang, Sarolangun. Pihak pengembang diduga telah menutup aliran anak sungai Guntung.

Diceritakannya, penutupan aliran anak sungai tersebut dilakukan pada 2014 silam. Pada saat itu di atas tanah milik Pemkab Sarolangun, tepatnya dibelakang kantor Bupati Sarolangun akan dibangun Perumahan PNS.

Pembangunan perumahan PNS dilakukan oleh pengembang dari PT Nura Unggul Abadi (NUA) ini, melanjutkan pembangun perumahan PNS yang telah dibangun sebelumnya. Proyek pembersihan lahan untuk lokasi perumahan pun dilakukan saat itu dengan menggunakan alat berat.

Saat pembersihan lahan itulah, sebut Aman, pengembang menutup aliran anak sungai Guntung. Tanpa memikirkan dampaknya, pengembang melakukan alih fungsi anak sungai tersebut.

"Sebenarnya saat pertama kali ditutup, kami sudah memperingatkan bahwa ini akan berdampak pada kebun kami. Tapi saat itu mereka tak menghiraukannya, kata mereka nanti akan dibikin sedotan," ungkapnya.

"Tapi nyatanya sampai sekarang kebun saya terus terendam. Dan karet saya sudah lama mati," tuturnya lagi.

Penuturan Aman, sebelumnya ia pernah mengadukan aktivitas pengembang yang berdampak merugikan warga ini. Namun, meski sudah berulangkali melapor kepada pemerintah daerah, tetap saja tak pernah digubris.

"Semua keluhan sudah disampaikan berkali-kali, tapi sampai sekarang tak ada tanggapan dari pihak pemkab," keluhnya.

Bukan hanya pihak Pemkab lanjutnya, pihak pengembang PT NUA yang berkantor di Kota Jambi juga telah pernah didatangi. Namun saat itu hanya dijanjikan akan melakukan pengecekan ke lokasi.