Ini Upaya Yang Disarankan Terkait Pulau Berhala

TRIBUNJAMBI.COM JAMBI - Praktisi Hukum Universitas Jambi (UNJA), Bahder Johan Nasution mengungkapkan merebut Pulau Berhala dari Kepri secara hukum sudah tidak ada jalan lagi.

Pasalnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap kepemilikan Pulau Berhala yang kini berada di Kepri, sifatnya telah final dan mengikat.

Ketika ditanya apakah ada upaya lain yang harus ditempuh Gubernur, Bahder mengatakan, ada upaya yang harus dilakukan seperti memperkuat komunikasi ditingkatan eksekutif, dan juga legislatif di pusat. "Artinya, harus menempuh cara pendekatan politis," katanya.

Sebenarnya, lanjut Bhader, upaya ini juga sudah sangat terlambat dilakukan Pemprov Jambi. Namun, karena hal ini sudah termasuk janji politik Zumi Zola kepada masyarakat Jambi, sehingga Zumi Zola harus memperjuangkannya.

“Upaya lain, sebenarnya ada. Tapi harus melobi DPR RI, untuk melakukan pergantian undang-undang tentang pembentukan wilayah itu. Tapi ini juga sudah terlambat sebenarnya, tapi tidak apa-apalah yang pentingkan ada perjuangan,” lanjutnya.

Andaipun perubahan undang-undang dilakukan, hal tersebut tidak akan bisa memberikan jaminan kepada Provinsi Jambi, untuk mengembalikan status Pulau Berhala menjadi milik Provinsi Jambi.

Upaya lain, dijelaskan Bahder yang juga bisa ditempuh adalah melalui jalur sejarah. Salah satunya melakukan penelitian ke Belanda untuk mencari jejak kerajaan Hindu yang pernah ada di Jambi maupun di Kepri.

“ Langkah yang juga bagus diambil Gubernur Jambi adalah mengumpulkan para ahli di Jambi dan meminta pandangannya, untuk melakukan pengkajian, baik kajian sejarah, dan hukumnya. Matangkan dulu kajiannya di Jambi, baru berangkat ke Jakarta, jangan seperti yang sudah-sudah,” terangnya.

Sebelumnya, Gubernur Jambi, Zumi Zola mewacanakan akan merebut kembali Pulau Berhala dari Kepulauan Riau (Kepri). Wacananya kini mendapat dukungan baik dari sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi maupun Pemprov Jambi.