Kejati Jambi Targetkan Tiga Bulan Naik ke Tuntutan

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Deni Satria Budi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI – Kejaksaan Tinggi Jambi, kembali mengirim surat ke Politeknik Padang, untuk menegaskan tim ahli yang diminta untuk turun ke Kerinci, terkait dugaan korupsi pembangunan komplek perkantoran Pemkab Kerinci. Karena, dalam targetnya, kasus tersebut diharapkan tiga bulan ke depan bisa naik ke tingkat penuntutan.

Kasi Penyidikaan Kejati Jambi, Imran Yusuf mengatakan, pihaknya berjanji ke tim Kejagung bahwa perkara penyelidikan pembangunan komplek perkantoran Pemkab Kerinci, dalam tiga bulan, naik ke penuntutan.

"Kami sudah menyusun jadualnya. Makanya, kita surati Politelnik Padang, untuk menegaskan tim ahli yang kita minta," sebut Imran, belum lama ini.

Sebenarnya bilang Imran, dalam perkara ini pihaknya tinggal menetapkan tersangka.

Hanya saja, untuk menetapkan tersangka kata Imran, pihaknya harus valid dalam menentukan kerugian negara. Untuk itu, tim auditor BPKP memberikan petunjuk yang harus dilakukan, salah satunya dengan tim ahli yang turun ke Kerinci.

"Sebenarnya tersangka sudah ada. Hanya saja, masih ada petunjuk auditor BPKP yang harus dilengkapi," sebut Imran, yang belum mau menyebutkan siapa dan dari mana tersangkanya.

Pada perkembangan penyidikannya, penyidik sudah memeriksa dua rekanan untuk pengerjaan gedung kantor bupati.

Namun dari penjelasan Imran Yusuf dikatakan bahwa untuk data pemeriksaan lainnya, delapan data sudah dikantongi penyidik. Dimana data-data itu dianggap diperlukan juga oleh tim ahli dalam melakukan pemeriksaan fisik di lapangan.

Untuk diketahui, sebelumnya penyidik telah memanggil dua rekanan pengerjaan proyek kompleks perkantoran Kabupaten Kerinci. Dua rekanan yang diperiksa adalah PT Meteor Rangga Utama dan PT Air Semurup.

Dua perusahaan yang dimintai keterangan ini ialah perusahaan yang khusus mengerjakan pembangunan kantor bupati.

Sedangkan untuk kontor-kantor yang lain yang berada di kompleks yang sama dikerjakan oleh lain perusahaan.

Berdasarkan keterangan dari pihak penyidik, setidaknya ada 12 rekanan yang mengerajakan proyek ini.