Penghitungan UMP

UMK belum Menyenangkan, Tapi Harus Diterima

Ketua Apindo Jabar Deddy Wijaya menyebutkan besaran kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

TRIBUNJAMBI.COM, BANDUNG - Ketua Apindo Jabar Deddy Wijaya menyebutkan besaran kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2016 dipastikan belum menyenangkan semua pihak. Baik buruh maupun pengusaha, namun harus bisa terima.

"Dengan adanya kenaikan 11,5% yang katanya akan rata di setiap daerah tentu saja tidak happy bagi pengusaha, juga belum menyenangkan bagi buruh. Tapi harus kita terima dan pengusaha harus jalankan," kata Deddy Wijaya pada dialog ketenagakerjaan di Bandung, Sabtu (21/11).

Ia menyebutkan, mekanisme penyesuaian UMK merupakan fenomena berulang setiap tahun, yang mestinya mekanisme yang ada telah bisa menjawab kenaikan itu secara langsung.

Bedanya, tahun ini ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pengupahan baru yang harus dijalankan dalam penetapan UMK.

"Perbaikan upah merupakan hak buruh dan pengusaha harus mendukung dan melaksanakannya. Di sisi lain perlu ada peningkatan kinerja," kata Deddy.

Ia menyebutkan, kenaikan UMK 11,5% dari UMK tahun 2015 yang akan ditetapkan itu jelas cukup berat bagi pengusaha di mana iklim usaha saat ini masih belum pulih.

Bahkan untuk beberapa sektor industri masih cukup berat sehingga mengurangi produksi bahkan sebagian menghentikan produksinya karena adanya penurunan permintaan.

Di sisi lain kenaikan 11,5% yang kemungkinan ditetapkan pemerintah pertumbuhan upah itu 100% ditangung pengusaha. Namun kontribusi buruh pada pertumbuhan itu paling maksimal 30-40%.

"Saya tidak happy, sebagai warga negara saya terima PP itu," kata Deddy.

Ia menyebutkan, terkait UMK yang setiap tahun berulang hanya upah citynett, penjaring keamanan atau upah minimal untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi buruh.

Halaman
12
Editor: fifi
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved