Soal Novanto, Ical Sebut Jangan Buru-buru Gulingkan Orang, Itu Dosa

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Wacana pencopotan Ketua DPR Setya Novanto menguat terkait laporan Menteri ESDM Sudirman Said soal pencatutan nama presiden dan wakil presiden. Ketua Umum Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie pun berkomentar mengenai hal itu.

"Baca dulu UU-nya, UU-nya kan tidak begitu," kata pria yang akrab dipanggil Ical itu di Gedung DPR, Jakarta, ‎Jumat (20/11/2015).

Ical juga menanggapi adanya upaya menggulingkan Novanto dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Ia meminta semua pihak tidak terburu-buru mendesak Novanto mundur. "Jangan buru-buru menggulingkan orang, masa sih menggulingkan orang, itu dosa," ujarnya.‎

Ia pun menyerahkan pengusutan kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Novanto terkait Freeport kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). "Sudah ada MKD, biarkan bersidang, kita serahkan ke MKD," kata Ical.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR Akbar Faisal menilai DPR telah diserang bertubi-tubi serta terganggu secara kelembagaan. Hal itu menanggapi ‎laporan Menteri ESDM Sudirman Said terkait adanya politikus yang mencatut nama presiden dan wakil presiden.

Sudirman mengakui politikus tersebut adalah Ketua DPR Setya Novanto. "Kasihan DPR, kasihan juga Pak Novanto, bebannya berat sekali. Secara kelembagaan tidak bagus. DPR harus mengimbangi upaya pemerintah. Upaya istana yang sedang coba perbaiki performa. DPR juga harus berusaha untuk itu," kata Akbar di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/11/2015).

Menurut Akbar, kondisi tersebut membuat kinerja DPR bertambah berat. Mengenai benar atau tidaknya dokumen tersebut, Politikus NasDem itu menilai secara moral telah mengganggu.
"Menurut saya, ini saatnya bagi kita untuk mengambil sikap, merevisi atau kocok ulang, meninjau ulang porsi kepemimpinan DPR, termasuk di alat kelengkapan yang lain," katanya.