Siapa Sebenarnya Taufik Kurniawan? Jaksa KPK Minta Hak Politik Dicabut, Dugaan Suap DAK Jateng

Siapa Sebenarnya Taufik Kurniawan? Jaksa KPK Minta Hak Politik Politikus Ini Dicabut, Dugaan Suap DAK

TRIBUNJAMBI.COM - Jaksa KPK meminta Hak Politik Taufik Kurniawan dicabut.

Permintaan jaksa ini terkait kasus suap kepengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) di dua daerah di Jawa Tengah.

Melansir kompas.com, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) bukan hanya menuntut hukuman 8 tahun.

Jaksa juga meminta hakim mencabut hak politik yang melekat pada diri Taufik.

Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Semarang, Senin (24/6/2019).

Baca Juga

 Siapa Sebenarnya Aiman Witjaksono? Bakal Bongkar Dugaan Skenario Kerusuhan 22 Mei Senin (24/6)

 Siapa Artis Inisial RW yang Dikabarkan Dekati Ranty Maria? Lewati Mischa yang sedang Jomblo

 Analisis Pengamat Jelang Keputusan Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2019? Benarkah Bisa Seperti ini?

 Usai Dipanggil My Baby Oleh Ayu Ting Ting, Tiba-tiba Dedi Mulya Hapus Foto-foto Bersama di IG

 Chat WA di Ponsel Jessisca Bikin Kaget, Sang Ibu Tak Pernah Sangka Isinya Sampai Tega Seperti Ini

"Mencabut hak politik terdakwa selama 5 tahun setelah menjalani hukuman yang telah dijalani," ujar jaksa Joko Hermawan, dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan.

Pencabutan hak politik, yaitu hak dipilih dan memilih dalam jabatan publik.

Taufik dilarang mencalonkan diri sebagai pejabat publik minimal selama 5 tahun setelah keluar dari tahanan.

Jaksa mengatakan, perbuatan Taufik secara nyata telah merusak citra lembaga DPR RI dan mencederai kepercayaan masyarakat.

Selain itu, hal yang memberatkan yaitu terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Dalam sidang, jaksa menyatakan pencabutan hak politik ditujukan sebagai efek jera bagi pelaku kejahatan maupun orang lain, agar tidak melakukan tindak pidana yang sama di kemudian hari.

Oleh karena itu, pencabutan hak politik sebagai tambahan hukuman yang dijalani.

"Pencabutan hak politik bertujuan untuk melindungi publik agar tidak salah pilih dalam memilih pejabat publik," tambah dia.