Pilpres 2019
Status Ma'ruf Amin dan 7 Kebijakan Anggaran Jokowi yang Dipersoalkan Tim Hukum Prabowo-Sandi
Bambang Widjojanto mengungkit kecurangan yang dilakukan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.
lihat foto
Status Ma'ruf Amin dan 7 Kebijakan Anggaran Jokowi yang Dipersoalkan Tim Hukum Prabowo-Sandi, Ini Alasannya
TRIBUNJAMBI.COM - Persoalan cawapres 01, Ma'ruf Amin, masih menjabat Komisaris BNI Syariah, diungkit-ungkit tim kuasa hukum BPN.
Pengacara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, mengungkit kecurangan yang dilakukan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.
Itu dipaparkan dalam persidangan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019).
Satu hal yang diungkit Bambang Widjojanto soal calon Wapres 01, Ma'ruf Amin, masih tercatat sebagai pejabat di BUMN.
LIVE FB SIDANG SENGKETA PILPRES 2019 DI MK
Baca Juga
Istilah R*xona Hijau Viral di Kerinci Jambi, Video Panas 41 Detik Wanita Puaskan Diri Pakai Botol
Kapolres Lumajang Geleng-geleng Kepala, Tahu Kelakuan Hori yang Gadaikan Istri 1 Tahun ke Tetangga
Jangan Ketinggalan, Catat Jadwal Seleksi Sekolah Kedinasan 2019, Ada IPDN hingga STAN
Kejanggalan Harta Jokowi Dibongkar Bambang Widjajanto, Kas Rp 6 M Tapi Sumbang Kampanye Rp 19 M
Mahfud MD Meyakini Gugatan Hasil Pilpres akan Dapat Diterima, Ini Analisis Mantan Ketua MK
Bambang menyebut, Ma'ruf masih menjadi komisaris di BNI Syariah.
Dengan demikian, maka paslon 01 seharusnya didiskualifikasi dari Pilpres 2019.
Di tempat terpisah, Pakar Hukum Tata Negara dan Guru Besar IPDN Profesor Juanda, menyebut masalah pengerahan BUMN yang dibawa oleh tim hukum 02, akan mudah dipatahkan oleh tim hukum 01 atau tim petahana.
"Saya pikir itu akan mudah dipatahkan oleh tim hukum 01, karena bagaimana pengertian BUMN dalam Undang-undang, nanti bisa dilihat," ujar Prof Juanda, yang menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber siaran langsung sidang MK di TV One.
"Menurut saya, BNI syariah, itu tidak termasuk kualifikasi BUMN,"
"Saya kira, sulit itu menjadi alasan bagi hakim untuk mendiskualifikasi petahana," kata Prof Juanda.
Kenaikan Gaji PNS
Tim hukum calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga menuduh calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo melakukan kecurangan pemilu dengan menyalahgunakan anggaran negara.
