Gatot Nurmantyo Blak-blakan Operasi Sandi Yudha yang Dilakukan Prajurit Kopassus Bisa Gandakan Diri

TRIBUNJAMBI.COM- Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo membongkar cara prajurit Kopassus habisi musuh di sarangnya.

Menurut Gatot Nurmantyo, Kopassus hanya membutuhkan tiga personelnya untuk dikirimkan secara langsung ke sarang musuh.

Dalam sebuah wawancara khusus dengan reporter TV One, Gatot mulanya memberikan penjelasan terkait alasan sejumlah jenderal purnawirawan TNI merapat ke Istana Merdeka Jakarta untuk bertemu Presiden Joko Widodo, Jumat (31/5/2019).

Baca: Jokowi-Maruf Dipastikan Bisa Didiskualifikasi? Temukan Tiga Temuan Kejanggalan Dana Kampanye Ilegal

Dijelaskan Gatot hal ini berkaitan dengan adanya purnawirawan TNI yang terjerat kasus makar.

Ia lantas menjelaskan kata makar bagi seorang TNI maupun mantan TNI.

"Jadi para purnawirawan hadir menemui Pak Jokowi itu pertama kali, adalah (karena) beberapa purnawirawan yang ditetapkan menjadi tersangka kasus makar," ujar Gatot.

"Bagi orang umum mungkin biasa, tapi makar itu adalah tindakan yang bisa menyebabkan sebagian wilayah Indonesia hilang ke tangan musuh bisa makar, pemerintah tak bisa melaksankan tugasnya sesuai Undang-Undang itu juga dikatakan makar," jelas Gatot.

Baca: Live Streaming, Jadwal Lengkap dan Klasemen MotoGP Spanyol 2019 Circuit de Barcelona-Catalunya

"Kayak dibilang maling itu enggak akan ke presiden, tapi saat dibilang makar, saya sebagai contohnya sebagai ksatria, habis sudah, habis semua itu perjuangan semua habis," sebutnya.

Diungkapkannya lagi, itu yang menyebabkan pertemuan sejumlah jenderal purnawirawan TNI kepada Jokowi.

Sedangkan perihal keadaan Indonesia terkini, Gatot turut menjelaskan.

"Yang kedua sebenarnya bangsa Indonesia ini aman, yang mudik aman, bahkan lalu lintas lebih sedikit yang kecelakaan."

Baca: Xiaomi Resmi Luncurkan Mi Band 4, Layar Penuh Warna, Bisa Tampilkan Pesan WA dan Lainnya

Menurut Gatot, ada sejumlah kubu yang sengaja karena memiliki kepentingan.

"Tetapi yang membuat negara ini akan kiamat kan hanya kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan politik."

"Ayo kita membuat jangan mendramatisir, seolah-olah mau apa gitu, dibuatlah bahasa yang menyejukkan."

Ia meminta agar pemerintah terbuka dan menyuguhkan fakta kepada masyarakat.

Baca: Profil 9 Hakim Konstitusi di Sidang Sengketa PHPU Pilpres 2019, Cek Asal Kampus hingga Karier