Pilpres 2019

Mahfud MD Ungkap yang Harus Dilakukan Oleh Prabowo Agar Bisa Berbalik Unggul 55 Persen Dari Jokowi

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD memberi bocoran apa saja yang harus dilakukan oleh Prabowo agar suaranya berbalik

Editor: bandot
Kompas.com
Pakar hukum tata negara Mahfud MD 

Mahfud MD Bocorkan yang Harus Dilakukan Oleh Prabowo di MK Agar Bisa Berbalik Unggul 55 Persen Dari Jokowi

TRIBUNJAMBI.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD memberi bocoran apa saja yang harus dilakukan oleh Prabowo agar suaranya berbalik dari Jokowi.

Mahfud MD yang pernah menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi ini mengatakan Prabowo masih berpeluang untuk bisa mengubah perolehan suara di Pilpres dengan mengajukan gugatan ke MK.  

Menurutnya yang terpenting sat ini kubu Prabowo-Sandi mesti mempersiapkan data-data terkait upaya hukum gugatan yang akan dilayangkan ke MK. 

Mahfud MD menjelaskan soal kemungkinan perolehan suara yang berbalik unggul untuk hasil pemilihan presiden (pilpres) seperti dikutip dari wawancara dengan tvOne. 

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan hasil pilpres pada Selasa (21/5/2019) dini hari WIB.

Hasilnya pasangan calon (paslon) 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin unggul dibanding paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Jokowi-Ma'ruf unggul dengan perolehan 55,50 persen, sementara Prabowo-Sandi mendapatkan 45,50 persen.

Namun, menurut Mahfud MD, kemungkinan Jokowi-Ma'ruf bisa kalah dan Prabowo-Sandi mendapatkan 55 persen.

Hal ini dikatakan Mahfud MD dalam acara Kabar Siang, tvOne, Rabu (22/5/2019).

Mulanya, pembawa acara bertanya soal apa saja gugatan yang bisa diajukan ke MK.

"Prosedur untuk mengajukan keberatan ke MK terkait dengan hasil pemilu itu apa saja prof?," tanya pembawa acara.

 

Mahfud lalu menjawab bahwa yang pertama adalah soal tenggat waktu pengajuan ke MK setelah ditetapkan pemenang oleh KPU.

"Prosedur mengajukan ke MK gini aja, karena sudah ditetapkan kemarin tanggal 24, pertama dari sudut tenggat waktu," ujar Mahfud MD.

Anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD saat ditemui di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/5/2019)
Anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD saat ditemui di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/5/2019) (Theresia Felisiani/Tribunnews.com)

"Tenggat waktu itu akan berakhir pada tanggal 24 jam 00 untuk mengajukan keberatan itu karena menurut UU tidak ditetapkan diberi waktu 3 x 24 jam untuk mengajukan itu," tambahnya.

Menurutnya selama tiga hari tersebut, tim yang mengajukan gugutan tidak harus menglengkapi dokumen terlebih dahulu.

Halaman
123
Sumber: TribunWow.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved