Ketemu Pejabat Tanjab Timur, Korsupgah KPK Sebut Jambi Rawan Korupsi

Koordinator wilayah II KPK Abdul Haris mengatakan, masih banyak perbaikan yang harus dilakukan untuk pencegahan tindak korupsi.

Ketemu Pejabat Tanjab Timur, Korsupgah KPK Sebut Jambi Rawan Korupsi
tribunjambi/Abdullah Usman
Koordinator wilayah II KPK Abdul Haris mengatakan, masih banyak perbaikan yang harus dilakukan untuk pencegahan tindak korupsi. 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA SABAK - Tim Korsupgah KPK sebut Jambi merupakan salah satu provinsi rawan korupsi, untuk antisipasi hal tersebut pihaknya melakukan evaluasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Bertempat di aula kantor Bupati Tanjung Jabung Timur, tim Korsupgah KPK disambut Sekretaris Daerah Tanjab Timur. Ada beberapa poin yang dibahas dalam pertemuan tersebut baik terkait kinerja, kepegawaian dan permasalahan aset yang akan dibenahi.

Koordinator wilayah II KPK Abdul Haris mengatakan, masih banyak perbaikan yang harus dilakukan untuk pencegahan tindak korupsi

"Target kita jelas, kalo target kita dari korps pencegahan KPK prinsip tidak ada lagi korupsi, dan daerah ini dapat maju sesuai dengan visi misi daerah," kata Abdul Haris.

“Kita akan bantu memaksimalkan bagaimana daerah itu bisa melaksanakan pengelolaan keuangan mereka lebih baik. Kita tahu jambi ini merupakan salah satu daerah rawan terjadinya korupsi untuk itu kita membantu untuk mencegah hal tersebut terjadi,” tambahnya.

Baca: Ini Alasan Ambok Tuo Tolak Tawaran Jadi Sekda Batanghari, Bangko dan Sungai Penuh

Baca: Datang ke Jambi, Pangdam II Sriwijaya Minta Pasukan Tetap Waspadai Karhutla Jelang Kemarau

Baca: 197 CASN di Kerinci Terima SK Pengangkatan, Bupati Kerinci Minta Disiplin Kerja Seperti TNI Polri

Baca: Besaran Zakat Fitrah di Merangin Naik, Ini Hasil Keputusan Kemenag Merangin

Baca: Banyak Truk Batubara Beroperasi Siang Hari, Dishub Sarolangun Ancam Tilang Sopir

Kabupaten Tanjung Jabung Timur diharapkan tidak lagi mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Bahkan untuk belanja modal itu 75 persen 25 persennya adalah belanja pegawai ataupun belanja operasional.

“Dimana sebagian besar adalah pendapatan asli daerah,” pungkasnya.

Setelah melakukan diskusi sejenak bersama para OPD dan camat. Rapat membahas terkait kinerja dan terkait aset dilanjutkan di ruang kabag umum secara tertutup.

Penulis: Abdullah Usman
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved