BELUM Tentu di Kalimantan, Inilah Fakta Rencana Pemindahan Ibukota Negara, Butuh Dana Rp 400 T
TRIBUNJAMBI.COM -- Ibukota Negara Republik Indonesia dipastikan akan dipindahkan dari DKI Jakarta. Presiden
TRIBUNJAMBI.COM -- Ibukota Negara Republik Indonesia dipastikan akan dipindahkan dari DKI Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan ada 3 (tiga) kandidat yang akan dipilih sebagai calon Ibu Kota Negara RI, pengganti kota Jakarta. Ketiga kandidat itu, bisa di Sumatra, Sulawesi, atau di Kalimantan.
Kota mana yang akan dipilih pemerintah sebagai ibukota negara? berikut sejumlah fakta tentang kabar mengejutkan ini.
Presiden Jokowi sendiri belum memberikan kepastian di pulau mana Ibukota akan dibangun.
"Bisa di Sumatra, tapi kok nanti yang timur jauh. Di Sulawesi, agak tengah tapi juga yang di barat kurang," kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai makan siang bareng buruh saat melakukan kunjungan ke pabrik sepatu PT KMK Global Spors, di Kel. Talagasari, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (30/4) siang.
1. Belum Tentu di Kalimantan
Saat disebut Kalimantan, Presiden Jokowi menjawab dengan nada bertanya, Kalimantan kok di tengah-tengah.
"Tapi ini ada 3 kandidat tapi memang belum diputuskan. Kita harus cek dong secara detil meskipun tiga tahun ini kita bekerja ke sana. Bagaimana mengenai lingkungan, daya dukung lingkungan, airnya seperti apa, mengenai kebencanaan, banjir, gempa bumi seperti apa," ujar Presiden,
Selain itu, lanjut Presiden, juga dicek nanti pengembangan untuk ibu kota ke depan apakah masih memungkinkan.
Sehingga semua hitungan ini, semua kalkulasi harus dirampungkan dulu, nanti disampaikan lagi kepada dirinya, baru saya putuskan.
2. Konsultasi ke DPR RI
Menurut Kepala Negara, keputusan untuk memindahkan Ibu kota negara dari Jakarta tentu saja nantinya akan dikonsultasikan ke DPR, juga ke tokoh-tokoh formal maupun informal, tokoh politik, tokoh masyarakat, karena ini menyangkut sebuah visi ke depan kita dalam membangun sebuah ibu kota pemerintahan yang memang representatif untuk kita bekerja.
Demikian juga soal regulasi, menurut Presiden, baik kajian hukum, kajian sosial, politik, semuanya.
Kalau sudah matang nanti diputuskan. "Tetapi ini adalah nanti tetap harus dikonsultasikan ke DPR," tegasnya.
Sebelumnya terkait rencana pemindahan Ibu kota negara itu, Presiden Jokowi menyampaikan, bahwa pemerintah tidak berpikir hanya untuk sekarang saja. Namun, lanjut Presiden, berpikir 10 tahun, berpikir 50 tahun, berpikir 100 tahun yang akan datang.
"Kita tahu di Jawa ini kepadatan penduduknya, kita memiliki 17.000 pulau tapi di Jawa sendiri penduduknya 57% dari total penduduk di Indonesia. Kurang lebih 149 juta. Sehingga daya dukung baik terhadap air, baik lingkungan, baik lalu lintas semuanya memang ke depan sudah tidak memungkinkan lagi. Sehingga kemarin saya putuskan di luar Jawa, pindah," terang Presiden Jokowi.