Aset Pemprov Jambi Diusulkan Pindah Hak Milik, Ini Daftar Lengkap Aset yang Akan Dipindah

Sejumlah aset milik pemerintah Provinsi Jambi diusulkan untuk dialihkan status kepemilikannya.

Aset Pemprov Jambi Diusulkan Pindah Hak Milik, Ini Daftar Lengkap Aset yang Akan Dipindah
Tribunjambi/Zulkifli
Sekda Provinsi Jambi pimpin rapat tim peneliti hibah barang milik pemerintah Provinsi Jambi, Senin (22/4). 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sejumlah aset milik pemerintah Provinsi Jambi diusulkan oleh instansi vertikal maupun Pemda Kabupaten untuk dialihkan status kepemilikannya.

Usulan-usulan itu, dikaji dalam rapat tim peneliti hibah barang milik daerah yang dipimpin oleh Sekda Provinsi Jambi, Senin (22/4).

Item-item itu diantaranya, tanah lokasi kantor BNNP di Kawasan Kota Baru, Kota Jambi, Kantor BPN Provinsi Jambi, Kantor Koramil Simpang Rumah Sakit Umum kawasan Telanai, Tanah Pemprov Jambi eks jembatan timbang di Kabupaten Sarolangun, Kantor Dinas Kehutanan dan Kantor Samsat di Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, dan lain sebagainya.

Sekertaris Daerah Perovinsi Jambi, M Dianto saat diwawancarai Tribunjambi.com, mengatakan sepanjang itu tidak bertentangan aturan dan untuk kepentingan pemerintahan, usulan permintaan pengalihan status hak milik aset Pemprov Jambi tersebut akan diakomodir.

"Usulan itu bisa akomodir, kalau untuk kepentingan masyarakat dan pemerintahan," sebut Dianto, Senin (22/4).

Baca: Heboh, Video Fenomena Alam Awan di Langit Malam Menyerupai Mata di Wilayah Bandung

Baca: 24 dan 27 April, 4 TPS di Tanjab Barat akan Kembali Lakukan Pemilu, Begini Penjelasan KPU

Baca: Pasokan Kurang, Harga Bahan Pokok di Kota Jambi Merangkak Naik, Daging Ayam Naik Rp10 Ribu

Baca: 50 Hektare Sawah di Pendopo Batanghari Terendam Banjir, Musim Tanam Terpaksa Ditunda

Baca: 2 Terduga Pelaku Pembakaran Kotak Suara Tiga TPS Sungai Penuh Ditangkap, Salah Satunya Panwas Desa

Tahapan selanjutnya kata Dianto, dari hasil rapat tim pengkaji hari ini, akan dibuat nota dinas untuk meminta persetujuan Gubernur Jambi.

Setelah mendapat persetujuan dari gubernur. Selanjutnya akan membuat komitmen dengan beberapa institusi yang akan mendapat hibah. "Komitmen inilah nanti kita sampaikan kepada mereka. Seperti feedback mereka ke Pemprov," jelas Dianto.

Dianto mencotohkan, komitmen yang diminta kepada LPMP yang meminta aset tanah milik Pemprov seluas tiga hektare di kawasan kantor LPMP.

"Kita akan memberikan, tapi kita juga akan lihat kepentingan masyarakat banyak. Karena jalan di samping LPMP menuju komplek pemakaman putri ayu itu sempit. Kalau ini kita serahkan, mau gak LPMP itu mengurangi gedung disamping jalan itu, supaya akses jalan menuju pemakaman atau jalan pintasan menuju Telanai bisa bertambah luas, 5-10 meter," beber Dianto.

Selain itu, disebutkan Dianto, berbagai keuntungan akan diperoleh oleh Instansi penerima hak kepemilikan aset tersebut. Diantaranya mereka bisa mengajukan anggaran rehab gedung ke pemerintah pusat.

"Seperti aset tanah yang diminta BNNP, kalau itu diserahkan ke BNNP, artinya BNNP akan memperoleh anggaran rahab gedung itu dari pemerintah pusat. Kalau staus kepemilikan tanah itu sudah beralih ke BNNP," pungkas Dianto.

Penulis: Zulkifli
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved