Pemprov Jambi Berikan Rp 22,7 Miliar dari Pajak Rokok untuk BPJS Kesehatan

Pemerintah Provinsi Jambi tahun ini mendapat uang pembagian pajak rokok sebesar Rp 60,6 miliar dari pemerintah pusat.

Pemprov Jambi Berikan Rp 22,7 Miliar dari Pajak Rokok untuk BPJS Kesehatan
Tribunjambi/Zulkifli
Penandatanganan berita acara kesepakatan kontribusi daerah untuk mendukung program jaminan kesehatan antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah se Provinsi Jambi, pada Senin (25/3). 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pemerintah Provinsi Jambi tahun ini mendapat uang pembagian pajak rokok sebesar Rp 60,6 miliar dari pemerintah pusat.

Sebesar 22,7 miliar uang bagi hasil pajak rokok itu akan diberikan kepada BPJS kesehatan untuk membantu masyarakat miskin di bidang kesehatan.

Hal itu ditetapkan dalam kegiatan rapat koordinasi dan penandatanganan berita acara kesepakatan kontribusi daerah untuk mendukung program jaminan kesehatan antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah se Provinsi Jambi, pada Senin (25/3).

Sekertaris Daerah Provinsi Jambi M Dianto, saat diwawancarai usai kegiatan mengatakan, dana bagi hasil pajak rokok itu akan dan sudah diterima Pemerintah Provinsi Jambi dari pemerintah pusat sebesar Rp 60,6 miliar.

Baca: 217 Peserta CPNS Pemprov Jambi Akan Terima SK Selasa Besok

Baca: Bupati Safrial Jadi Pemateri LK II HMI Tingkat Nasional, Ini Pesan yang Disampaikan

Baca: Dua Titik Panas Terpantau di Tanjab Barat, Bupati Safrial Keluarkan SK Siaga Bencana 2019

Baca: VIDEO: Ini Identitas Korban Mobil Avanza yang Terbakar Setelah Bertabrakan dengan Truk di Merangin

Bukan hanya Pemerintah Provinsi yang mendapat dana hasil pajak rokok tersebut, semua pemerintah kabupaten kota juga medapat bagian dengan nilai yang berbeda.

"Jadi pajak rokok yang 100 persen kita dapat kan itu. 37,5 persen akan dikembalikan ke BPJS kepada BPJS Kesehatan," kata Dianto.

Dijelaskan, M Dianto uang tersebut aslinya bukan milik pemerintah daerah, tetapi bagi hasil pajak rokok dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah berkewajiban mengembalikan 37,5 persen tersebut kepada BPJS Kesehatan.

"Artinya pemerintah pusat berfikiran bahwa sebagian penyebab orang sakit itu disebabkan rokok. Jadi dikembalikan uang pajak rokok itu untuk jaminan kesehatan masyarakat," ujar M Dianto.

Ditambahkan M Dianto, dengan adanya pemberian sebagian uang bagi hasil pajak rokok tersebut kepada BPJS, tidak akan berpengaruh terhadap APBD Provinsi Jambi. Kemudian sisa dana yang bagi hasil pajak rokok itu sendiri akan dimasukkan ke dalam daftar penerimaan daerah bisa digunakan untuk pembangunan dibidang infrastruktur maupun kesehatan.

"Ini bukan uang dari PAD hasil jerih payah kita yang diberikan ke BPJS. Tapi kucuran dana dari pusat. Kita saja mendapat dana kucuran," ungkap Dianto.

Baca: Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Disdik Muarojambi Latih Kompetensi Pedagogik Guru PAUD dan SD

Baca: 15 Kriteria Surat Suara Rusak dan Cacat Ini Tetap Digunakan KPU Kota Jambi di Pemilu

Baca: Ketemu Maulana, Warga Kelurahan Suka Karya Kota Jambi Mengeluh Kenaikan Tarif PDAM dan Layanan BPJS

Baca: Modal Rp 10 Ribu Bisa Dapat Rumah Buruan Beli Tiketnya Jalan Sehat Tribun Bersama Luwak White Koffie

Sementara itu, Kepala BPJS Cabang Jambi Elshe Theresia ketika diwawancarai menyebutkan, dengan digunakannya dana bagi hasil pajak rokok ini untuk program JKN KIS menjadi peluang besar pemerintah daerah untuk melindungi masyarakatnya yang tidak mampu dibidang kesehatan.

"Misalnya Provinsi Jambi 21 miliar. 21 miliar itu kalau dihitung masyarakat tidak mampu, untuk medapatkan JKN KIS Kelas III, itu dapat 76 ribu jiwa bisa dilindungi," ungkapnya.

Penulis: Zulkifli
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved