Bolos Kerja Dihari Terjepit, 312 Pegawai Sarolangun Disanksi Penundaan Kenaikan Gaji Berkala

Bolos Kerja Dihari Terjepit, 312 Pegawai Sarolangun Disanksi Penundaan Kenaikan Gaji Berkala

Bolos Kerja Dihari Terjepit, 312 Pegawai Sarolangun Disanksi Penundaan Kenaikan Gaji Berkala
Tribunjambi/Wahyu
Pegawai di Lingkup Pemkab Sarolangun 

Bolos Kerja Dihari Terjepit, 312 Pegawai Sarolangun Disanksi Penundaan Kenaikan Gaji Berkala

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - 387 orang pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, tidak masuk kerja pada saat hari kejepit.

Dari jumlah tersebut, yakni sebanyak 312 pegawai tanpa ada keterangan alias bolos dan 75 pegawai dengan alasan izin.

Jumlah tersebut merupakan hasil rekapitulasi absensi para pegawai dilingkungan Pemkab Sarolangun, saat Inspeksi Mendadak (Sidak) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), pada hari kejepit tersebut yang memang para pegawai tetap masuk bekerja sebagaimana biasanya.

Baca: Rencanakan Bangun Tiga Jembatan untuk PT Semen Baturaja, Pemkab Sarolangun Anggarkan Rp 38,5 Miliar

Baca: DPRD Sarolangun Perkuat Perda tentang CSR, Targetkan Mei 2019 Disahkan

Baca: Timnas U-23 Indonesia vs Vietnam Malam Ini, Simak Link Live Streaming RCTI dan Jadwal Tanding

Kepala BKPSDM Sarolangun, H A Waldi Bakri mengatakan, atas hasil sidak tersebut, Bupati Sarolangun Cek Endra menginstruksikan agar para pegawai tersebut diberikan sanksi tegas sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kedisiplinan PNS.

"Pak Bupati instruksikan segera lakukan pembinaan dan tindakan tegas, atas hasil sidak yang kita lakukan hari kejepit setelah peringatan hari Imlek yang lalu," ujarnya.

Menurut Waldi, 312 pegawai yang bolos tanpa keterangan tersebut dengan tegas diberikan sanksi penundaan kenaikan gaji berkala selama satu bulan. Misalnya, jika kenaikan berkalanya pada Januari, maka akan dijatuhi tempo sehingga baru bisa terima pada Februari. Sementara 75 pegawai lainnya diberikan teguran secara tertulis.

"312 orang tidak masuk tanpa keterangan dan izin 75 orang, dan kami sudah masukkan dalam BAP. Karena setiap penjatuhan hukuman disiplin, kita ada tim penegakan disiplin diketuai pak Sekda, dan di dalamnya BKPSDM, Inspektorat, dan Asisten," katanya.

Hanya saja kata Waldi, penegakan kedisiplinan ini akan dilakukan secara berjenjang. Artinya Para kepala OPD atau pimpinan dari pegawai yang dikenakan sanksi tersebut yang akan melakukan penindakan.

Baca: Pulau Berhala akan Dikelola Pihak Ketiga, Pemkab Tanjab Timur Masih dalam Pertimbangan

Baca: TENGGELAM di Sungai Nil, Kapal Berusia 2.500 Tahun Ini Ungkap Kebenaran Kisah Perahu Mesir Kuno

Baca: 10 Cara Jitu Buat Baterai HP Awet dan Tak Cepat Habis, Namun Sinyal Jadi Pengaruhnya

"Kita akan surati kepala skpdnya untuk melakukan tindakan. Apabila nantinya pejabat selaku atasan yang bersangkutan tidak melakukan ini maka bupati akan melakukan teguran langsung kepada yang bersangkutan pejabat eselon II," katanya.

Halaman
12
Penulis: Wahyu Herliyanto
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved