Tak Ingin WTP Terhambat, Wabup Ami Taher Ingatkan Para Kades di Kerinci Serahkan SPJ Dana Desa
Kepala desa Kabupaten Kerinci diingatkan untuk menyampaikan semua laporan SPJ sebelum mencairkan Dana Desa.
Penulis: Herupitra | Editor: Teguh Suprayitno
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM, KERINCI - Kepala desa Kabupaten Kerinci diingatkan untuk menyampaikan semua laporan SPJ sebelum mencairkan Dana Desa untuk tahun 2019 ini.
Hal ini disampaikan Wakil Bupati Kerinci, H. Ami Taher saat membuka rapat evaluasi penggunaan Dana Desa dan ADD serta PBH tahun 2018 di ruang pola kantor Bupati Kerinci, Selasa (19/3).
Dia mengatakan, bahwa kucuran Dana Desa dari pemerintah pusat sangat membantu pembangunan di desa dan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat. Sehingga bisa mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Kerinci.
"Dari tahun 2017 sampai tahun 2018 pemerintah telah mengucurkan Dana Desa sebesar 402,6 milyar untuk kabupaten Kerinci," sebutnya.
Baca: Musrembang RKPD Tanjab Barat Program Kesejahteraan Masyarakat Jadi Skala Prioritas
Baca: DPD PAN Sarolangun Usulkan HM Madel Jadi Wakil Gubernur Jambi
Baca: Sebelum Sidang Putusan, Kuasa Hukum Syaihu Cs Minta Pencoretan dari DCT Dibatalkan
Baca: Sebelum Sidang Putusan, Kuasa Hukum Syaihu Cs Minta Pencoretan dari DCT Dibatalkan
Baca: Diperiksa KPK, Luhut Silaban Mengaku Tak Tahu Aliran Dana Suap Pengesahan RAPBD Jambi ke PDIP
Orang nomor dua di Kabupaten Kerinci ini juga mengingatkan kepala desa agar sebelum mencairkan Dana Desa (DD) harus menyelesaikan kewajiban yakni Pelaporan dan Petanggung Jawaban dalam bentuk SPJ terlebih dahulu.
"SPJ itu sangat penting bagi kita, karena akan menjadi bahan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan hasil yang dicapai nantinya," ujar Wabup.
Dia menyebutkan, bahwa selama lima tahun belakangan ini pemerintah Kabupaten Kerinci selalu mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Makanya jangan sampai ada desa tidak melaporkan Dana Desa menghambat untuk mendapatkan WTP kembali.
"Oleh karena itu saya memberikan peringatan kepada kita semua. Jangan gara-gara adanya desa yang tidak melaporkan SPJnya kabupaten tidak lagi menerima WTP kembali," tegasnya.
Selain itu, dirinya berharap kepada pendamping desa untuk menjadi mitra pemerintahan desa dalam merumuskan kebijakan pembangunan di desa.
"Pendamping desa harus pro aktif dalam memberikan solusi terhadap program kerja dalam APBDes," pungkasnya.
