Kekurangan Tenaga Pengajar PNS, SMP Satu Atap Tolak Akreditasi

Total 45 sekolah SLTP sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terdapat satu SMP Satu Atap di Kecamatan Mendahara, menolak untuk diakreditasi

Kekurangan Tenaga Pengajar PNS, SMP Satu Atap Tolak Akreditasi
tribunjambi/abdullah usman
Ilustrasi. Siswa di Tanjab Timur, yang kesulitan dengan kendaraan atau bus sekolah yang tidak ada 

Laporan Wartawan Tribunjambi.com, Abdullah Usman

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA SABAK - Total 45 sekolah SLTP sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), terdapat satu SMP Satu Atap (Satap) di Kecamatan Mendahara, menolak untuk dilakukan akreditasi.

" Ya, ada satu SMP Satap menolak diakreditasi. Itu Kepala Sekolah nya langsung yang menolak," sebut Kepala Dinas Pendidikan Tanjabtim, Junaedi Rahmad.

Baca: Masih Hadirkan Saksi, Sidang Dugaan Korupsi Bimtek DPRD Kota Jambi di Pengadilan Tipikor

Baca: Disulap Jadi Peci dan Topi Koboi, Kulit Kambing Ini Ditangan Syaiful Yani, Jadi Bernilai Ekonomis

Baca: Hasil Akhir Liverpool vs Burnley, Skor 4-2 untuk Kemenangan Salah Dkk, Poin Mendekati Man City

Dinas Pendidikan Tanjabtim sangat menyayangkan penolakan pihak sekolah tersebut. Namun setelah mengetahui alasan penolakan untuk di akreditasi, menurutnya cukup wajar. Karena selain hanya memiliki tiga tenaga pengajar berstatus PNS, sarana dan prasarana juga menjadi dasar penolakan oleh Kepala Sekolah.

"Kami cuma memiliki tiga guru PNS. Sarana dan prasarananya kurang. Itulah alasan Kepala Sekolah menolak," jelasnya.

Dikatakannya pihak Dinas Pendidikan sendiri akan berupaya memenuhi kebutuhan, baik itu tenaga pengajar maupun sarana prasarananya, agar tidak ada sekolah yang tidak ter akreditasi.

Baca: Video Live Streaming MotoGP Qatar 2019, Live Trans 7 dan TV Online Untuk Nonton Via HP, Go Vinales

Baca: Live RCTI! Link Live Streaming Arsenal vs Manchester United, Man United Bakal Agresif, Nonton Via HP

Baca: NIK Peserta CPNS Belum Keluar dari BKN Palembang, di Provinsi Jambi Baru 3 Daerah yang Sudah Keluar

"Target kita 2020 semua sekolah yang ada di Tanjabtim sudah terakreditasi semua," jelasnya.

Akreditasi sekolah mau tidak mau harus dilakukan, jika tidak akan ada sanksi pidana dan sanksi administrasi sebesar Rp 1 miliar. Selain itu, sekolah tersebut tidak bisa menandatangani ijazah bagi peserta didik.

"Kita tidak ingin kedepannya terjadi masalah. Untuk itu, kita targetkan semua sekolah di tahun 2020 sudah tidak ada lagi sekolah yang tidak terakreditasi," pintanya.(*)

Penulis: Abdullah Usman
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved