Uang Ketok Palu

Terkait Uang Suap Zumi Zola, KPK Terima Pengembalian Uang Miliaran Rupiah dari DPRD Provinsi Jambi

Dana ketok palu atau uang suap yang diserahkan mantan Gubernur Jambi Zumi Zola kepada DPRD Provinsi Jambi sebagian sudah dikembalikan dewan ke KPK

Terkait Uang Suap Zumi Zola, KPK Terima Pengembalian Uang Miliaran Rupiah dari DPRD Provinsi Jambi
tribunjambi/darwin sijabat
Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston (kiri) bersama Zumi Zola (kanan) saat masih menjabat Gubernur Jambi 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Dana ketok palu atau uang suap  yang diserahkan mantan Gubernur Jambi Zumi Zola kepada DPRD Provinsi Jambi sebagian sudah dikembalikan dewan ke Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Untuk diketahui, uang suap tersebut diserahkan Zumi Zola melalui orang dekatnya karena ada ancaman dari DPRD Provinsi Jambi yang akan memboikot pengesahan RAPBD menajdi APBD tahun anggaran 2017 dan 2018.

Memberi uang suap menjadi jalan yang diambil sesuai dengan komunikasi sejumlah oknum di DPRD Provinsi Jambi kepada Zumi Zola melalui orang dekat putra tertua dari alm Zulkifli Nurdin itu.

Baca: 2 Pejabat Pemprov Ini Memilih Tutup Mulut Usai Diperiksa KPK, Wahyudi Pilih Salami Wartawan

Baca: Cornelis Buston : Jika Tak Ada Uang Ketok Palu, Fraksi PDI-P Ancam Walk Out

Baca: Rudi Wijaya Yakin Tak akan Pake Rompi KPK, Simak Penuturan Anggota DPRD Provinsi Jambi Ini

Sebanyak 14 orang anggota DPRD Provinsi Jambi telah menyerahkan uang total Rp 4,375 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Uang tersebut terkait kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2017 dan 2018.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, 14 anggota DPRD tersebut ada yang berstatus tersangka, ada pula yang masih saksi.

"Pengembalian uang dilakukan secara bertahap mulai dari Rp 20 juta, Rp 100 juta, Rp 250 juta hingga Rp 600 juta dalam sekali pengembalian," kata Febri dalam rilis yang terima Tribun, Sabtu (2/3/2019).

Juru Bicara KPK itu menyebut, KPK menghargai sikap koperatif mereka. KPK mengingatkan kepada para anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya agar menyerahkan ke KPK jika pernah menerima uang sejenis.

"Hal ini akan dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan dalam proses hukum yang berjalan," kata Febri.

KPK sebelumnya meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham untuk mencegah 12 anggota DPRD Provinsi Jambi dan seorang swasta bernama Jeo Fandy berpergian ke luar negeri.

Halaman
1234
Penulis: Dedy Nurdin
Editor: suang
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved