Peneliti Universitas Manchester Ungkap Fakta Anggaran Litbang Indonesia, Ini yang Sebenarnya Terjadi

Doktor inovasi teknologi dan perubahan sosial dari Manchester Business School ini mengatakan 85 persen belanja kegiatan litbang di negara ini disumbang oleh ...

TRIBUNJAMBI.COM - Setelah ribut-ribut anggaran penelitian dan pengembangan (litbang), Presiden Joko Widodo menerima CEO Bukalapak Achmad Zaky di Istana Kepresidenan.

Di sana Jokowi dan Achmad Zaky membicarakan beberapa hal, termasuk Dana Riset dan Pengembangan RI, demikian dituliskan dalam rilis dari Kantor Staf Presiden (KSP).

Sebelumnya Achmad Zaky menyampaikan pandangan atas besaran anggaran Dana Riset dan Pengembangan (R&D) yang masih jauh dari negara lain.

Pada pertemuan tersebut Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa anggaran riset telah mencapai Rp 26 triliun.

Ditemui secara terpisah, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho, menyampaikan bahwa angka tersebut memang masih terbilang kecil dibandingkan dengan negara lain.

“Saat ini rasio belanja R&D terhadap GDP masih berada dikisaran 0.2 persen, sementara untuk indikator yang sama negara seperti Korea Selatan telah mencapai angka 4.1 persen,” kata Yanuar.

Baca Juga:

 Gara-Gara Telpon Pria Lain Cinta Dihabisi Suami, Cemburu Jadi Alibi

 LINK STREAMING RCTI Timnas U22 Indonesia Vs Malaysia, Piala AFF U22 Championship 2019

 Selain Avanza 2019, Begini Perbandingan Si Kembar All New Nissan Livina 2019 Vs Mitsubishi Xpander

 Daftar 10 Negara Asal Impor Provinsi Jambi, yang Paling Besar Ternyata dari China, Ini Barangnya

Namun demikian, Yanuar yang juga masih berstatus sebagai peneliti di Universitas Manchester Inggris menambahkan bahwa angka tersebut perlu dilihat lebih mendalam sehingga diketahui konteks permasalahan yang sebenarnya.

Doktor inovasi teknologi dan perubahan sosial dari Manchester Business School ini menambahkan bahwa 85 persen belanja kegiatan litbang di negara ini disumbang oleh Pemerintah, sementara sektor privat hanya berkontribusi kurang dari 15 persen.

Keadaan yang terbalik terjadi di Korea Selatan, di mana sektor privat menjadi penyumbang terbesar dari belanja litbang negara.

Pemerintah sendiri menyadari permasalahan ini dan mencoba membenahi akar permasalahannya.

“Beberapa kebijakan sedang diformulasikan, terutama untuk membenahi tata kelola dan ekosistem litbang serta untuk meningkatkan insentif bagi industry melakukan kegiatan litbang,” papar Yanuar.

Anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) ini menambahkan, “Revisi UU Sistem Nasional IPTEK menjadi kebijakan kunci yang saat ini tengah dibicarakan dengan DPR, selain itu Presiden juga telah menandatangani peraturan presiden terkait dengan Rencana Induk Riset Nasional yang memperkuat koordinasi antara instansi pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan litbang.”

Koordinasi antara instansi pemerintah menjadi kunci dalam penganggaran dana riset dan pengembangan.