Terduga Korupsi PDAM Batanghari , Terdakwa Ternyata Sudah Berkali-kali Ditegur dan Diingatkan Atasan

"Sudah sekitar tiga kali monitoring. Secara keseluruhan dan beberapa kali turun, dan berbeda-beda," ujar Abu.

Terduga Korupsi PDAM Batanghari , Terdakwa Ternyata Sudah Berkali-kali Ditegur dan Diingatkan Atasan
Tribunjambi/jaka HB
Sidang dugaan korupsi di PDAM Batanghari Cabang Tembesi, dengan terdakwa Musdar di Pengadilan Tipikor Jambi 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Jaka HB

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Musdar sebelum jadi terdakwa dugaan korupsi PDAM Batanghari cabang Mersam surah ditegur berkali-kali.

"Mulai dari lisan, tulisan hingga posisinya diganti," ungkap Abu Bakar Sidiq, Direktur Utama PDAM Batanghari, Senin (11/2/2019) saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jambi, dengan terdakwa Musdar.

Dalam kesaksiannya, Abu mengatakan teguran tersebut berdasar pada beberapa temuan.

Baca: Di Kawasan Hutan Ini, BKSDA Jambi Lepasliarkan Dua Elang Brontok dan Tiga Kucing Hutan

Baca: Jumlah Gaji Pegawai PLN Bila Diterima, Ini Lowongan Kerja PLN 2019, Pendaftaran 11-14 Februari

Baca: Video-video Mulan Jameela saat Jenguk Ahmad Dhani di Rutan Medaeng

"Sudah sekitar tiga kali monitoring. Secara keseluruhan dan beberapa kali turun, dan berbeda-beda," ujar Abu.

Abu mengatakan total kerugian sekitar Rp257 juta dan kini sudah diansur dan berkurang.

"Sekarag total lebih kurang 243.271.800 dan sampai sekarang belum diselesaikan," ungkapnya.

Sebelumnya Musdar atau Wakboy juga didakwa menyalahgunakan uang seoran rekening air pelanggan PDAM Tirta Batanghari cabang Mersam pada September hingga Desember 2015. Selain itu juga pada Januari sampai Desember 2016.

Baca: Rumah Makan Sederhana Ditembak Orang tak Dikenal, Serpihan Kaca Masuk ke Makanan

Baca: Ini Sanksi yang Bakal Diterima Bila CPNS Mengundurkan Diri, Dokter Ahli di Jambi Ada yang Mundur

Baca: Tinggal di Istana Serasa di Rumah Sakit Jiwa; Putri Diana Seperti Mengalami Mimpi Buruk

Baca: Sadis, Berniat Berbisnis ke Malaysia, Dua Warga Bandung Diduga Tewas Dimutilasi

Hal ini bertentangan dengan pasal 343 ayat (1) huruf r UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan pengelolaan BUMD.
Selain itu juga pasal 1 bagian I angka 2a Kemen Otda nomor 8 tahun 2000 tentang pedoman akuntansi PDAM.

Penyidik sudah mengumpulkan berkas 25 dokumen baik rekening koran dan tagihan pelanggan. Kasus ini tercatat di pengadilan neeri jambi fengan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb.(*)

Penulis: Jaka Hendra Baittri
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved