Dengarkan Dakwaan di Sidang Perdana, Poltak Hendra Tidak Ajukan Eksepsi

Pengadaan itu dilakukan dengan jangka waktu selama 120 hari, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2009 sampai 19 Desember 2009.

Dengarkan Dakwaan di Sidang Perdana, Poltak Hendra Tidak Ajukan Eksepsi
tribunjambi/syamsul bahri
Dengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU), Terdakwa tidak ajukan eksepsi 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Mareza Sutan A J

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sidang perdana perkara dugaan korupsi pengadaan bibit kerbau pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sarolangun akhirnya digelar. Sidang yang menjerat terdakwa Poltak Hendra Sibuea itu digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi, Senin (14/1/2019).

Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim ketua Erika Sari Emsah Ginting itu, jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri (JPU Kejari) Sarolangun, Bukhari membacakan dakwaan.

"Bahwa terdakwa Poltak Hendra S selaku Direktur CV Tia Karya yang bertindak sebagai penyedia barang/jasa pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Kerbau Ras Kerbau Lumpur pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 542/20/KONT/Kan-Nak/Bid.Nak/2009 tanggal 19 Agustus 2009," jaksa mulai membacakan.

Baca: Sidang Korupsi Embung Sungai Abang, 2 Terdakwa Dipidana 2 Tahun, Ini Putusan Untuk Terdakwa Lainnya

Baca: Gunung Anak Krakatau Tumbuh Cepat, 4 Meter Per Tahun, Para Ahli Khawatir Letusannya Lebih Dahsyat

Pengadaan itu dilakukan dengan jangka waktu selama 120 hari, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2009 sampai 19 Desember 2009.

Pengadaan itu bertempat di Desa Pulau Salak Baru, Desa Bukit Kamilau Ulu, dan Desa Bathin Pangambang, Kecamatan Batang Asai, Desa Berkun, Desa Ranggo, dan Desa Mersip, Kecamatan Limun, Desa Teluk Rendah dan Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun.

Dalam pengadaan tersebut, CV Tia Karya menjadi pemenang dengan nilai penawaran Rp 704 juta. Namun, dari target pengadaan bibit kerbau sebanyak 100 ekor, ada 33 ekor kerbau yang mati, 3 jantan dan 30 betina.

"Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam kegiatan pengadaan bibit ternak kerbau pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sarolangun tahun 2009, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.223.425.000, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI nomor: 92/LHP/XXI/12/2018 tanggal 13 Desember 2018," lanjutnya.

Baca: Maskapai yang Tergabung dengan INACA,Sepakat Turunkan Tarif Tiket

Baca: VIDEO: Motor Ducati Panigale V4 S yang Kecelakaan di Sirkuit Sentul, Harganya Hampir Rp 1 Milyar

Baca: Nonton Siaran Langsung Laga Manchester City vs Wolves Pukul 03.00 di MNC TV dan beIN Sport 1

Terdakwa dijerat dengan dakwaan alternatif. Primer, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsider, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menanggapi dakwaan itu, terdakwa melalui tim penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi). Dengan begitu, sidang akan dilanjutkan Senin (21/1/2019) mendatang dengan agenda pembuktian. (*)

Penulis: Mareza
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved