'Kultwit' Mahfud MD, Bongkar Awal Mula Jatuhnya Tambang Emas Terbesar di Dunia ke Freeport

Mahfud MD membahas awal mula jatuhnya tambang emas terbesar di dunia itu ke perusahaan asing. Dia juga mengupas aturan perundang-undangan yang "melindungi".

TRIBUNJAMBI.COM - 'Kuliah twitter' dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, kali ini tentang pengambilalihan saham PT Freeport Indonesia untuk pemerintah Indonesia.

Mahfud MD membongkar awal mula jatuhnya tambang emas terbesar di dunia itu ke perusahaan asing, dan aturan perundang-undangan yang "melindunginya".

PT Freeport Indonesia merupakan sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Aktivitasnya:

• - Menambang
• - Memroses
• - Mengeksplorasi bijih tembaga, emas dan perak.
• - Wilayah tambang di dataran tinggi Tembagapura, Kabupaten Timika

Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui akun Twitternya, @mohmahfudmd, Sabtu (22/12/2018).

Baca Juga:

 Tampil Cantik namun Mematikan, 9 Pasukan Khusus Perempuan yang Disegani di Dunia

 Setelah Visum Keluar, Angel Lelga Baru Ngaku Alasan di Dalam Kamar Bareng Fiki Alman pada Dini Hari

 Legenda Kopassus Berkaki Satu, Aksi Heroik dan Berani saat Pertempuran di Hutan Papua

 Yang kalah mingg*t dari Indonesia Status Twitter Jerinx SID Komentari Habib Bahar bin Smith

Diketahui pemerintah melalui PT Inalum (Persero) berhasil memiliki 51,2 persen saham PT Freeport Indonesia.

Indonesia telah melunasi divestasi PT Freeport Indonesia dengan membayarkan 3,85 miliar dollar AS atau setara RP 55,44 triliun pada Jumat (21/12/2018).

Menanggapi hal itu, Mahfud MD lantas menerangkan persoalan PT Freeport selama ini.

"(Freeport-1) Heboh-meriah ttg Freeport memasuki babak baru. Sejak 21/12/18 Indonesia behasil memaksa divestasi, mengambil 51% saham Freeport.

Apa dan bagaimana problem Freeport selama ini, bnyk yg tdk tahu; tahunya hanya ribut-ributnya. Yuk, pahami, agar debat2 kita proporsional," tulis Mahfud MD.

Mahfud MD mengatakan, pokok persoalan PT Freeport Indonesia adalah sistem Kontrak Karya (KK) yang diizinkan pemerintah pada tahun 1967.

Dengan sistem KK, kata Mahfud MD, membuat PT Freeport Indonesia sejajar dengan pemerintah.

Lebih lanjut, Mahfud MD mengatakan, pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 yang berisi mengubah bentuk KK menjadi bentuk izin usaha.

Sehingga, kata Mahfud, PT Freeport Indonesia tidak bisa lagi disejajarkan dengan pemerintah.

"(Freeport-2) Awal Orba Indonesia mengalami keterpurukan ekonomi yg parah.