Ditengah Usaha Pasukan Gabungan Mau Menumpas KKB, Aneh! Gubernur & DPR Papua Minta TNI Ditarik

Ditengah Usaha Pasukan Gabungan Mau Menumpas KKB, Aneh! Gubernur & DPR Papua Minta TNI Ditarik

TRIBUNJAMBI.COM - Pasukan Gabungan TNI-Polri saat ini sedang terus berjung menumpas dan menangkap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, yang melakukan pembunuhan ke 16 pekerja Jalan Trans Papua.

Kelompok Kriminal Bersenjata Organisasi Papua Merdeka ( KKB OPM) membunuh sejumlah pekerja BUMN PT Istaka Karya yang membangun jalan di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua pada Minggu (2/12/2018).

Tim gabungan TNI dan Polri pun diterjunkan ke Papua untuk mengevakuasi korban dan memburu kelompok bersenjata (KKB) yang menyerang pekerja BUMN PT Istaka Karya yang mengerjakan proyek jalan Trans Papua di Kabupaten Nduga, Papua.

Para pelaku pembunuhan pekerja BUMN PT Istaka Karya yang membangun proyek jembatan di Nduga, Papua, bersembunyi di hutan-hutan, dan masih terus dikejar dan dilacak.

Baca Juga:

KKB Sempat Serbu Pos TNI, Korps Brigade Mobil (Brimob) Balas Hancurkan Markas OPM di Pedalaman Papua

Sebelum Markasnya Dihancurkan, Komandan KKB Papua Egianus Kogoya Sempat Serukan Ini

DETIK-DETIK Polisi Hancurkan Markas KKB, Ini Fakta-fakta tentang Egianus Kogeya

Namun alih-alih memberi dukungan pada TNI dan Polri, pejabat legislatif di Papua justru minta pasukan gabungan tersebut ditarik.

Gubernur Papua Lukas Enembe dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Yunus Wonda serta para pimpinan Fraksi DPRP, pada Kamis (20/12/2018) menyatakan sebuah seruan.

Dikutip GridHot.ID dari Wartakota, dalam seruan itu, Lukas Enembe dan para pemimpin legislatif di Papua meminta Presiden RI, Panglima TNI, dan Kapolri, agar menarik seluruh aparat TNI dan Polri yang sedang melaksanakan tugas pengamanan di Kabupaten Nduga, pasca-terjadinya tindakan pembantaian di Puncak Kabo, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, pada awal Desember lalu.

Menanggapi seruan tersebut, pejabat Kodam XVII/Cenderawasih menyatakan kehadiran aparat TNI di Kabupaten Nduga untuk melindungi rakyat dari kekejaman kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB), bukan untuk membunuh rakyat.

Demikian pernyataan Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf M Aidi di Jayapura, Jumat (21/12/2018) seperti dilansir dari Antaranews.

"Saya sudah baca seruan tersebut yang diberitakan oleh beberapa media. Seruan tersebut menunjukkan bahwa Gubernur dan Ketua DRPP serta para pihak tidak memahami tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sebagai pemimpin, pejabat dan wakil rakyat," katanya.

Gubernur berkewajiban menjamin segala program nasional harus sukses dan berjalan dengan lancar di wilayahnya.

Baca Juga:

Polres Sarolangun Musnahkan Ratusan Botol Miras, Tuak dan Ribuan Petasan

Polres Tanjabbar Libatkan 172 Personel Pada Operasi Lilin 2018 Amankan Natal dan Tahun Baru 2018

5 Makanan Ini Diyakini Sangat Ampuh Menambah Gairah Bercinta

Bukan sebaliknya malah gubernur bersikap menentang kebijakan nasional.

"Kehadiran TNI dan Polri di Nduga termasuk di daerah lain di seluruh wilayah NKRI adalah untuk mengemban tugas negara guna melindungi segenap rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kok, gubernur dan ketua DPRP malah melarang kami bertugas, sedangkan para gerombolan separatis yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran hukum dengan membantai rakyat, mengangkat senjata untuk melawan kedaulatan negara malah didukung dan dilindungi," katanya.

Hingga kini, kata dia, masih ada empat orang korban pembantaian oleh KKSB yang belum diketahui nasibnya dan entah dimana rimbanya.