Pemkab Tanjab Timur Siapkan Rp 8 M untuk TPP

Pemda Tanjab Timur harus merogoh anggaran daerah sebesar Rp 8 miliar per tahun untuk menambah penghasilan pegawai.

Pemkab Tanjab Timur Siapkan Rp 8 M untuk TPP
Kompas.com
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribun Jambi Zulkifli

TRIBUNJAMBI.COM, MUARASABAK – Mulai Tahun ini Tanjab Timur telah menerapkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP). Pemda Tanjab Timur harus merogoh anggaran daerah sebesar Rp 8 miliar per tahun untuk menambah penghasilan pegawai.

Sebelumnya, saat honorium kegiatan dan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) masih diberlakukan, Pemkab Tanjab Timur harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp 58 miliar per tahun. Rinciannya, TKD pegawai dan guru Rp 37 miliar dan honorium kegiatan Rp 21 miliar.

Baca: Beredar Akun FB Palsu Minta Transfer Pulsa, Walikota Fasha: Jangan Mudah Percaya

Sementara dengan penerapan TPP total anggaran yang digunakan sebesar Rp 66 miliar per tahun.

“Sebenarnya sama saja dengan sebelumnya tidak begitu signifikan. Kenaikannya ada diangka sekitar Rp 8 miliar. Namun, dengan diterapkannya TPP ini kedisiplinan dan kinerja ASN kita akan semakin baik,” ungkap Kepala Badan Keuangan Daerah Tanjab Timur Nusirwan, pada Jumat (7/12).

Nusirwan menjelaskan, diberlakukannya TPP berdasarkan UUD tindak pidana korupsi dan sesuaai dengan arahan KPK.

Baca: VIDEO: Ribut Pedagang Pasar Angso Duo Jambi Dilarang Berjualan Malam Hari

Atas dasar itu Pemda Tanjab Timur melakukan rencana aksi yaitu diberlakukannya TPP, mulai dari Anggaran Perubahan tahun ini.

Tujuan diberlakukannya TPP ini untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan anggaran lewat honorium, dan dengan penerapan TPP itu artinya melegalkan pendapat pegawai.

Baca: EM Diduga Pemesan dan Pengendali Sabu di Dalam Lapas Anak Muara Bulian

”Pemberian TPP ini sesuai dengan tupoksi dan tanggung jawab pegawai tersebut. Dan dengan TPP ini pula diharapkan dapat meningkatkan disiplin, kinerja pegawai dan pelayanan kepada masyarakat. Sebab, pemberian TPP ini berbasis disiplin. Kalau tidak (disiplin dan tidak masuk kerja) akan ada pemotongan dan itu diatur melalui Perbup,” jelasnya.

Penulis: Zulkifli
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved