Pemkab Batanghari Terapkan Permenaker Nomor 44 tahun 2015, Pekerja Lepas Sambut Baik

Dengan adanya wacana tahun depan setiap kontraktor harus mendaftarkan kecelakaan kerja dan kematian, menurut mereka hal tersebut menjadi kabar gembira

Pemkab Batanghari Terapkan Permenaker Nomor 44 tahun 2015, Pekerja Lepas Sambut Baik
tribunjambi/abdullah usman
Pembangunan proyek di Kabupaten Batanghari 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Abdullah Usman

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BULIAN - Terkait wacana pemerintah Batanghari akan menerapkan Permenaker Nomor 44 tahun 2015 tentang jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja harian lepas, borongan, disambut baik oleh para pekerja.

Sambutan baik oleh para buruh harian lepas yang berada di Kabupaten Batanghari, satu diantaranya dikatakan Masnar (36). Seorang buruh harian lepas yang sedang mengerjakan proyek pembangunan di Pemkab Batanghari, mengatakan, dengan adanya kebijakan tersebut sangat membantu bagi buruh.

Baca: Ada Apa, Dinas Nakertrans Batanghari Kumpulkan Kontraktor se Kabupaten

 "Kalau selama ini meskipun tidak didaftarkan di BPJS, namun setiap ada kecelakaan kerja yang terjadi di lokasi kerja, pihak kontraktor atau cv selalu bertanggung jawab, dan membawa pekerja tersebut berobat," bebernya.

Dikatakan pria yang sudah puluhan tahun menjadi buruh bangunan tersebut, untuk proyek proyek kecil yang sering ditanganinya ketika terjadi kecelakaan kerja kebanyakan menjadi tanggung jawab cv atau kontraktor terkait. Namun, hanya sebatas pengobatan saja tidak lainnya.

"Beda jika kita bekerja di proyek besar sebut saja semisal pabrik rokok swasta, itu jika tejadi kecelakaan kerja bahkan hingga kematian akan mendapat santunan dari pohak pt, atau cv terkait," bilang dia.

Baca: Debat di ILC soal Politisasi dengan Boni Hagens, Dedi Gumelar Saya Boleh Pulang Enggak

Dengan adanya wacana tahun depan setiap kontraktor harus mendaftarkan kecelakaan kerja dan kematian, menurut mereka hal tersebut menjadi kabar gembira. Sehingga dalam menjalani pekerjaan lebih aman dan nyaman.

 "Kalau selama inikan jika terjadi kecelakaan kerja kategori parah diluar lokasi kerja tidak menjadi tanggung jawab pihak terkait, dengan adanya peraturan tadi sangat baik. Meskipun bukan berarti kita mengharapkan hal buruk terjadi," jelasnya.

Baca: Debat di ILC soal Politisasi dengan Boni Hagens, Dedi Gumelar Saya Boleh Pulang Enggak

Sementara itu, dikatakan salah satu kontraktor yang tidak ingin disebutkan namanya menuturkan, jika memang peraturan tersebut dapat digunakan tahun depan, harapananya pihak rekanan dapat menjalankan aturan tersebut.

"Karena dalam pengerjaan fisik memang kerap terjadi kecelakaan kerja yang tidak disengaja, kalo kita setuju asalkan memang benar dijalan semua," tuturnya.

Diakuinya selama ini, memang tidak ada jaminan melalui BPJS bagi para buruh kerja tadi, meskipun ada hanya sebatas santunan pribadi jika terjadi kecelakaan kerja dan cv besar saja.

Baca: VIDEO: Seorang Anak Tega Bunuh Ibu Kandung Karena Tak Kuat Merawat dan Menanggung Biaya Perawatannya

Namun jika peraturan itu kedepan diberlakukan kemungkinan bisa menggunakan sistem pinjam pakai karena banyak kontraktor yang tidak memiliki cv dalam artian menjadi tanggung jawab bersama.

"Namun dirinya mengatalan jika itu berjalan yakin tidak bisa maksimal, karena untuk peraturan tersebut hingga saat ini belum ada perbup dan perda yang mengatur terkait hal tersebut," ujarnya (*)

Penulis: Abdullah Usman
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved