Ada Apa, Dinas Nakertrans Batanghari Kumpulkan Kontraktor se Kabupaten

Sebab, Pemkab Batanghari tahun mendatang akan menerapkan peraturan pemerintah khusus kontraktor.

Ada Apa, Dinas Nakertrans Batanghari Kumpulkan Kontraktor se Kabupaten
tribunjambi/abdullah usman
Pembangunan proyek di Kabupaten Batanghari 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Abdullah Usman

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BULIAN - Tahun 2019 mendatang, para kontraktor di Batanghari, harus siap-siap keluarkan dana lebih untuk dapat memiliki proyek pembanguan. Sebab, Pemkab Batanghari tahun mendatang akan menerapkan peraturan pemerintah khusus kontraktor.

Kebijakan tersebut berdasarkan Permenaker Nomor 44 tahun 2015 tentang jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu pada sektor usaha jasa konstruksi.

Dimana peraturan tersebut ditujukan kepada para kontraktor yang memperkerjakan para pekerja yang dimaksud tadi.

Baca: Di Persidangan Mengakui Terima Mobil Mewah, Zumi Zola Sebut Nama Seorang Kontraktor Ternama

Baca: Hendri Sastra Ajukan JC, Sebut Oknum Pejabat dan Kontraktor Bayangan Terima Fee Miliaran

Menindak lanjuti peraturan itu, Dinas Nakertrans Batanghari melakukan sosialosasi kepada seluruh kontraktor yang berada di Kabupaten Batanghari, dengan harapan peraturan tersebut dapat dijalankan ditahun mendatang.

"Selama ini para pekerja buruh bangunan, kita tidak tahu apakah mereka mendapat jamian BPJS dan telah didaftarkan atau belum oleh kontraktornya. Melalui peraturan ini sangat membantu bagi para pekerja tadi karena mereka berhak mendapat jaminan dalam menjalankan pekerjaan. Baik jaminan kecelakaan maupun kematian," Ujar Sekretaris Dinas Nakertrans Batanghari Farizal kepada tribunjambi.com, Rabu (5/12/2018).

Diakuinya meski peraturan tersebut sudah lama dibentuk, namun pemerintah Batanghari baru bisa melakukan sosialisadi pada tahun ini. Karena baru adanya anggaran untuk sosilasisasi tersebut.

Dalam pelaksanaannya pembayaran jamiann bagi karyawan di BPJS tersebut, harus sesuai surat perintah kerja SPK atau kontrak jika seorang kontraktor memiliki lebih dari satu proyek maka yang beesangkutan harus mendaftarkan pekerjanya masing masing.

"Jadi para pekerja tadi dapat lega dalam menjalankan pekerjaan mereka, sehingga jika terjadi hal hal yang tidak diinginkan mereka sudah mendapat jaminan," jelasnya.

Baca: Debat di ILC soal Politisasi dengan Boni Hagens, Dedi Gumelar Saya Boleh Pulang Enggak

Dikatakannya juga, peraturan tersebut berlaku bagi kontraktor yang meiliki proyek baik dari APBN, APBD maupun proyek swasta. Mereka wajib mendaftarkan pekerjanya di BPJS sebelum pengerjaan proyek berjalan.

"Terhitung selama masa pekerjaan berjalan atau masa kontrak, jika kontraktor melanggar ketentuan tadi tentu akan ada sanksi sesauai yang tertuang dalam permen tadi," tambahnya.

Namun dengan catatan, jika selama masa pengerjaan proyek tadi hingga akhir selesai tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan, maka uang jaminan tadi akan otomatis hangus dan tidak bisa ditarik lagi oleh kontraktor dari BPJS.

Baca: VIDEO: Seorang Anak Tega Bunuh Ibu Kandung Karena Tak Kuat Merawat dan Menanggung Biaya Perawatannya

Selain itu untuk uang jamian tersebut juga dibagi beberapa kelas, sesuai besaran nilai kontrak yang dilakukan kontraktor tadi. Semisal tarif kontrak Rp 0-100 juta untuk jaminan kecelakaan kerja (JKK) peranggota 0,20 Persen dari nilai kontrak.

Sedangkan untuk jaminan kecelakan kematian (JKM) dari nilai kontrak yang sama peranggotanya 0,04 persen. Begitu pula selanjutnya semisal dengan nilai kontrak diatas Rp 5 Milyar maka untuk santunan JKK nya 0,09 Persen dan JKM nya 0,01 Persen. (*)

Baca: Kisah Paspampres Ekstra Waspada saat Jokowi di Nduga, Malik Cerita Pengalaman di Daerah Merah

Baca: Donald Trump Ikut Sebarkan Hoaks Soal Kerusuhan di Paris, Duel PSG vs Montpellier Ditunda

Penulis: Abdullah Usman
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved