Jalani Sidang Perdana, 4 Terdakwa Perkara Pipanisasi Tanjabbar Dengarkan Dakwaan Jaksa, Ini Isinya

Empat terdakwa perkara pembangunan saluran air bersih di Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) akhirnya menjalani sidang perdana

Jalani Sidang Perdana, 4 Terdakwa Perkara Pipanisasi Tanjabbar Dengarkan Dakwaan Jaksa, Ini Isinya
TRIBUNJAMBI/MAREZA SUTAN AJ
Empat terdakwa perkara pipanisasi menemui tim penasihat hukum untuk berkonsultasi mengenai dakwaan yang dibacakan JPU, Rabu (5/12/2018) 

Laporan Wartawan Tribunjambi.com, Mareza Sutan A J

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Empat terdakwa perkara pembangunan saluran air bersih di Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) akhirnya menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi, Rabu (5/12/2018).

Mereka adalah Plh Kadis PU Tanjabbar, Sabar Barus (59), pelaksana lapangan PT Mega Citra Consultan, Hendy Kusuma (51), Direktur PT Mega Citra Konsultan, Eri Dahlan (60), dan kuasa direktur PT Batur Artha Mandiri, Wendi Leo Heriawan (48).

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Erika Sari Emsah Ginting itu, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi (JPU Kejati) Jambi, I Putu Eka Suyantha dan Hakim Albana membacakan dakwaan.

"Bahwa terdakwa Sabar Barus, bersama-sama dengan Burlian Dahrim (alm), Ketut Radiartha (alm), saksi Hendri Sastra, terdakwa Eri Dahlan, terdakwa Hendy Kusuma, dan terdakwa Wendi Leo Heriawan, sekira bulan November tahun 2009 sampai bulan Desember tahun 2010 pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum," jaksa mulai membacakan.

Baca: VIDEO Menegangkan, Penangkapan Dua Ekor Harimau Kebun Binatang Bonbin Mangkang Semarang yang Lepas

Baca: Kangen pada Ayahnya yang Sudah Lama Meninggal, Gadis Kecil Ini Kirim Surat, Tahunya Dibalas

Baca: Wilayah Endemik DBD di Tanjung Jabung Barat Meluas, Tiga Kecamatan Masuk Zona Rawan, Ini Penyebabnya

Keempatnya didakwa karena diduga terlibat dalam proyek pipanisasi Tebing Tinggi-Kuala Tungkal dengan anggaran sekitar Rp 151 miliar.

Berdasarkan laporan hasil audit, telah terjadi kerugian Keuangan Negara dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan sarana air bersih Tebing Tinggi-Kuala Tungkal senilai Rp.18.426.498.370,53.

"Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan stas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," jaksa melanjutkan.

Baca: Mengenal Fitur Wizphone, Ponsel Murah Google yang Dibanderol Rp 99 Ribu, Bisa Didapat di Alfamart

Baca: Debat Panas di ILC, Boni Hargens Tak Terima Fadli Zon Singgung Soal Massa HTI dan Radikal

Baca: Suara Prabowo Meninggi: Di Monas Hadir Jutaan Orang, Banyak Media di Indonesia Tidak Melihatnya

Subsider, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atas dakwaan itu, tim penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi. Selanjutnya, majelis hakim akan memulai agenda pembuktian pada Rabu (12/12/2018) dengan pemeriksaan saksi-saksi.

Penulis: Mareza
Editor: bandot
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved