Terancam Dicoret dari DCT, Caleg Hanura Ancam Gugat KPU Provinsi Jambi

KPU Provinsi Jambi tengah memproses penerbitan Surat Keputusan pencoretan caleg DPRD Provinsi Jambi dari partai Hanura.

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Hendri Dunan Naris

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi tengah memproses penerbitan Surat Keputusan (SK) pencoretan Daftar Pemilih Tetap (DPT) caleg DPRD Provinsi Jambi dari partai Hanura, Merialdi.

Pada Senin (26/11) lalu, pihak Bawaslu Provinsi Jambi telah memutuskan bahwa caleg DPRD Provinsi dari partai Hanura dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Bawaslu Provinsi Jambi pun merekomendasikan agar KPU Provinsi mencoret nama caleg Hanura tersebut dari DPT DPRD Provinsi Jambi.

Baca: 4 Terdakwa Kasus Embung Sungai Abang Bacakan Pledoi, Ini Isinya

Keputusan tersebut diambil oleh majelis sidang Adjudikasi Bawaslu Provinsi Jambi. Lalu, keputusan Bawaslu yang disampaikan ke KPU Provinsi Jambi tersebut sudah ditindaklanjuti tiga hari pasca keputusan dibuat.

“Tiga hari pasca keputusan Bawaslu Provinsi Jambi, kita sudah melakukan pencoretan terhadap caleg Hanura yang direkomendasikan itu,” ungkap Apnizal, Komisioner KPU Provinsi Jambi, Senin (3/12).

Apnizal menambahkan, pihaknya saat ini tengah memproses penerbitan SK untuk pencoretan tersebut. Nanti setelah SK diterbitkan barulah akan disampaikan kepada yang bersangkutan yakni Merialdi caleg Hanura DPRD Provinsi Jambi dapil Tanjab Barat-Tanjab Timur.

“Saat ini tengah proses penerbitan SK pencoretan dari DPT. Setelah itu akan kita sampaikan kepada partai yang bersangkutan,” ungkap Apnizal.

Baca: Pemkab Tanjab Timur Siapkan Rp 2,7 M untuk Bonus Atlet, Cair Hari Ini

Bila nanti pasca penerbitan SK KPU tersebut, pihak Merialdi ingin melakukan gugatan. Apnizal mengatakan yang digugat adalah keputusan Bawaslu. Sebab, mereka hanya melaksanakan rekomendasi yang disampaikan oleh pihak Bawaslu Provinsi Jambi.

“Silakan gugat. Tetapi yang digugat itu keputusan Bawaslunya,” terang Apnizal.

Merialdi sendiri ketika dikonfirmasi Tribun (2/12) mengatakan bahwa dirinya juga masih menunggu keputusan KPU Provinsi Jambi. Bila KPU Provinsi Jambi benar-benar melaksanakan keputusan Bawaslu tersebut, maka dirinya akan melakukan gugatan.

“Saya sudah menunggu hampir seminggu mondar mandir ke KPU. Tetapi komisionernya tidak ada di tempat dan dinas luar,” ungkap Merialdi.

Baca: Fasha Janjikan TPP ASN Kota Jambi Naik, Asalkan

Merialdi sendiri mengaku baru akan melakukan gugatan bila KPU telah mengeluarkan keputusan. Sedangkan terhadap keputusan Bawaslu Provinsi Jambi sendiri, dirinya mengaku tidak mengetahui harus melakukan apa.

“Saya tau pihak Bawaslu itu menyarankan agar KPU mencoret saya dari DPT. Meski dalam keputusan tersebut bunyinya memerintahkan. Jadi menunggu keputusan KPU saja,” ungkapnya.

Baca: Kasus Dana Pengamanan Pilwako Jambi 2018-Ary dan Ilhan Dituntut 8 Tahun Penjara

Ketidaktahuan Merialdi ini akhirnya harus menerima konsekuensi bahwa dirinya dianggap menerima keputusan Bawaslu Provinsi Jambi. Sebab, batas tiga hari baginya untuk melakukan banding terhadap keputusan Bawaslu tersebut sudah terlewati sejak perkaranya diputuskan pada Senin (26/11).

Penulis: dunan
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved