Kalla: Indonesia Bisa Krisis Seperti Yunani Jika Layanan BPJS Kesehatan Tak Dibatasi

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Hingga saat ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih mencatatkan defisit. Guna membenahi masalah ini, pemerintah terus berupaya mencari jalan keluarnya. Salah satunya, pemerintah mempertimbangkan melakukan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah sudah saatnya mempertimbangkan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan. "Mungkin tahun depan harus ada evaluasi ulang preminya," jelas dia saat ditemui di kantornya, Selasa (13/11).

Baca: Bersiap ke Lantai Bursa Tahun 2020, Pegadaian Siapkan Aksi Korporasi

Namun, evaluasi iuran tersebut akan dilakukan paling tidak seusai pemilihan umum (pemilu) capres dan wapres. Ini untuk menghindari kegaduhan di tahun politik. "Ya mungkin, setelah pemilu ya," tambah Wapres.

Tak hanya penyesuaian iuran, JK juga mengatakan evaluasi juga dilakukan terhadap pelayanan BPJS Kesehatan. Sebab, mau tidak mau harus ada pembatasan pelayanan. "Kalau tidak terbatas (pelayanannya) maka akan terjadi seperti Yunani (krisis)," jelas dia.

Evaluasi juga dilakukan terhadap peranan daerah agar daerah ke depan juga memiliki tanggung jawab terhadap defisit BPJS kesehatan. Catatan saja, berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setidaknya hingga akhir 2018, defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 10,98 triliun.

Baca: VIDEO: Detik-detik Banjir Melanda Jelang Resepsi Nikahan, Pasangan Pengantin Harus Kerja Keras

Baca: VIDEO: Hingga Sabtu Pukul 24.00 Tercatat Gunung Anak Krakatau Meletus 41 Kali