Yusril Ihza Mahendra Jadi Pengacara Jokowi-Ma'ruf, Ketua DPW: Arah Kebijakan Partai Belum Diputuskan

Ketua DPW PBB Provinsi Jambi belum menerima arah kebijakan partai. Meskipun Ketua Umum, Yusril Ihza Mahendra ditunjuk

Yusril Ihza Mahendra Jadi Pengacara Jokowi-Ma'ruf, Ketua DPW: Arah Kebijakan Partai Belum Diputuskan
tribunjambi/andika arnoldy
Ketua DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menghadiri tasyakuran dewan pimpinan wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Jambi bersama Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, di kantor DPW PBB Provinsi Jambi, Senin (5/3/2018). 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Ketua DPW PBB Provinsi Jambi belum menerima arah kebijakan partai. Meskipun Ketua Umum, Yusril Ihza Mahendra ditunjuk sebagai pengacara khusus pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Kemarin, Ketua Umum DPP PBB, Yusril Ihza Mahendra ditunjuk sebagai pengacara khusus calon presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Keputusan itu kemudian menjadi perbincangan bila melihat sepak terjang Yusril Ihza Mahendra sebagai pengacara HTI yang dibubarkan di zaman pemerintahan Jokowi-JK. Apakah itu berpengaruh dengan kebijakan partai PBB menjadi pendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Baca: Target PAD Pemkot Jambi Capai 87,32 Persen

Berikut keterangan dari Ketua DPW PBB Provinsi Jambi, Yulius Nur. Dikatakannya, sampai saat ini tidak ada arah kebijakan yang dibuat oleh partai. Dan apa yang dilakukan oleh Yusril Ihza Mahendra tersebut merupakan sikap profesionalisme dirinya sebagai seorang pengacara.

“Arah kebijakan partai masih belum. Itu cuma diminta untuk menjadi pengacara Jokowi-Ma’ruf. Tetapi tidak masuk dalam timses,” ungkap Yulius Nur kepada Tribunjambi.com (6/11).

Untuk membuktikan bahwa itu sikap profesionalitas yang dipegang Yusril Ihza Mahendra, penunjukan sebagai pengacara khusus dilakukan melalui surat kuasa. Sehingga tidak ada kaitan politik dengan apa yang diputuskan diluar pembicaraan dengan pengurus partai.

Yulius Nur lantas menjelaskan bahwa penunjukan itu sendiri sudah sesuai dengan sikap pimpinannya selama ini. Terlebih persetujuanya menjadi pengacara pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin ini tidak dibayar.

Baca: VIDEO: Peserta Tes CPNS 2018 Tertangkap Bawa Jimat di Bra hingga Celana Dalam. Ternyata Ini Isinya

Baca: Hari ini Tes CAT CPNS Provinsi Jambi Berakhir, Banyak yang Gagal pada Tes Wawasan Kebangsaan

“Ketika Jokowi mintanya menjadi lawyer, justru itu menjadi tantangan. Dimana, keberpihakan di dalam di dalam hukum itu tidak melihat siapa yang bayar. Tetapi kepada kebenaran. Demikian pula dengan perkara-perkara yang dipegangnya saat ini juga tidak dibayar,” ungkap Yulius Nur.

Meskipun langkah yang sudah diambil oleh Yusril Ihza Mahendra itu sikap profesionalitasnya sebagai seorang pengacara namun tetap memiliki pengaruh. Meski pengaruh yang muncul belum diketahui akan menjadi negatif atau positif bagi partai.

"Keputusan itu memang memberikan pengaruh," ungkap Yulius Nur.

Maka dari itu, apa yang muncul saat ini dikatakan Yulius akan dibawa kedalam Rakornas PBB dalam waktu dekat. Rencananya Rakornas akan digelar akhir bulan November atau awal Desember. Saat itulah akan diputuskan kemana arah kebijakan partai PBB.

"Sikap nasional PBB akan diputuskan dalam Rakornas itu,"ucap Yulius Nur.

Baca: Ini Lima Sektor yang Jadi Fokus Tim Korsupgah KPK di Provinsi Jambi

Baca: Sekda: Monitoring KPK karena Melihat Potensi yang Besar di Provinsi Jambi

Baca: KPK RI Hadir di Jambi Tiga Bulan Sekali, Ini Penjelasan Sekda Provinsi Jambi

Penulis: dunan
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved