BUMDes di Sarolangun, Masih Belum Maksimal
Dari 41 Bumdes itu, kata Lubis sudah ada BUMDes yang berhasil dan ada juga BUMDes yang masih belum berjalan maksimal.
Penulis: Wahyu Herliyanto | Editor: Deni Satria Budi
Laporan Wartawan Tribun Jambi, Wahyu
TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Sejauh ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Sarolangun, tersebar di 10 kecamatan. Dari 149 desa, baru 41 BUMDes dan 41 desa yang berstatus aktif sejak tahun 2014.
"Baru 41 desa, dalam proses sudah ada data terakhir hampir 70 BUMDes tahun ini dipastikan terbentuk semua," Kata Nur lubis, tenaga ahli pendamping desa, bidang BUMDes, Dinas PMD Sarolangun.
Dari 41 Bumdes itu, kata Lubis sudah ada BUMDes yang berhasil dan ada juga BUMDes yang masih belum berjalan maksimal.
BUMDes yang sudah berpenghasilan dengan pendapatan sendiri, ada di Desa Meranti Baru, Kecamatan Mandiangin, Air Hitam ada di Desa Jernih dan Bukit Suban. Ketiga desa tersebut sudah berpendapatan dan memiliki usaha bervariasi.
"Desa Meranti kegiatan air bersih dan untuk Kecamatan Air Hitam ada wisata dan produk unggulan," terangnya.
Baca: Kisah Sukses BUMDes Galang Negeri di Dusun Kumun Hilir, Kembangkan Sayap Pijakan Beras
Dari ketiga Bumdes yang boleh dikatakan sudah maju ini, pihaknya menyebut sudah banyak menyerap tenaga kerja untuk per unit desa.
"Penyerapan tenaga kerja 25 orang per unit Bumdes yang sudah maju," katanya
Namun saat sekarang ini, katanya tidak begitu menyerap tenaga kerja dengan kapsitas besar, karena bila itu dilakukan nanti, sedangkan hasil kerja belum nampak ditakutkan akan menjadi konflik.
"Memang belum kita bayangkan kalok tenaga kerja yang banyak," ujarnya.
Baca: Ada 50 Desa di Muarojambi, Aktif Jalankan Bumdes. Perangkat Desa Dilarang Kelola BUMDes
Tiga Bumdes tersebut sudah berpengahsilan perbulannya mencapai 5 juta ke atas. Namun pihaknya menyebut nominal tersebut masih dominan untuk permodalan usaha jangka panjang.
"Jadi belum rinci kalau gaji perorangan berapa," ucapnya.
Tahun ini menargetkan seluruh BUMDes di Kabupaten Sarolangun terbentuk dan jika dikaitkan dengan dukungan pemerintah pusat, seperti prioritas dana desa, produk unggulan desa, kemudian embung dan sarana prasarana.
Dukungan provinsi juga menyatakan untuk prioritasnya adalah ekonomi BUMDes, kemudian kita juga ada dana P2DK (Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan) kegiatan ekonomi.
Baca: Live Streaming Perempatfinal French Open 2018 Pukul 21.20 WIB, 8 Pemain Indonesia Tanding
Disinilah peran kita (PMD) dan pendamping desa agar secara koordinasi diharapkan seluruh desa terbentuk organisasi terlebih dahulu, agar nantinya kita bisa melatih orang yang memang benar-benar akan membimbing dan bisa menggali potensi desa tersebut.