Pilpres 2019

Mahar Politik Sandiaga Uno Rp 500 Miliar, KPK: Bukan Gratifikasi, Tetapi. . .

Mahar politik Rp 500 miliar yang diberikan Sandiaga Uno selaku calon wakil presiden Prabowo ke partai sebagai bentuk dana kampanye

Mahar Politik Sandiaga Uno Rp 500 Miliar, KPK: Bukan Gratifikasi, Tetapi. . .
Wakil Pimpinan KPK, Saut Situmorang Tribunnews.com/ Theresia Felisiani 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Mahar politik Rp 500 miliar yang diberikan Sandiaga Uno selaku calon wakil presiden Prabowo ke partai sebagai bentuk dana kampanye dinilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukanlah sebuah gratifikasi. Hal itu diungkapkan Pimpinan KPK Saut Situmorang saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Senin (13/8).

“Kita belum bisa masuk disana karena ini konteksnya Pilpres. Tapi kalau nanti kita bisa buktikan bahwa dia (Sandiaga Uno) mengambil dari suatu tempat yang kemudian ada kaitannya dengan jabatannya, baru bisa (ditindak KPK),” kata Saut.

Baca: Tayangan Program Hitam Putih Ditegur KPI Pusat, Ini Tanggapan Deddy Corbuzier

Namun terkait pemberian uang untuk dana kampanye partai politik, Saut belum dapat memastikan. Ia mengaku tidak tau terkait dengan ketentuan sumbangan kepada partai dalam mendukung logistik kampanye.

“Kalau dia (Sandiaga) memberikan sekian jumlah itu saya belum tahu. Apakah mereka punya angka minimal yang harus disumbangkan, kalau ketentuan perorangan berapa (tidak tahu). Kita masuk di isu korupsinya,” ujarnya.

Saut menjabarkan KPK hanya berperan ketika hal tersebut sudah berkaitan dengan penggunaan anggaran negara oleh prnyelenggara negara atau diterima oleh penyelenggara negara untuk kepentingan politk, namun jika pemberian dan alokasi itu dilakukan atas nama partai, tidak bisa disebut gratifikasi.

“Itu kita perlu dalami lagi. Kan ada syarat, ketika orang ingin berpartisipasi di Pemilu kita tidak bisa masuk disitu. Kalau kemudian isunya penyelenggara negara, KPK hanya bisa mngatakan bahwa jika itu ada kaitannya dengan jabatannya,” ungkap Saut.

Baca: Lelang Forex Swap Hari Ini, Bank Indonesia Raup US$ 540 Juta

Baca: Pengacara Ini Dijadikan Jubir Jokowi-Maruf, Untuk Menangkal Kritik Fadli Zon

Saut melanjutkan, jika sejauh ini pemberian dana itu sesuai dengan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan undang-undang yang berlaku maka KPK tidak bisa berbuat banyak. Ini karena menyangkut kebijakan untuk Pilpres.

“Kan dia (Sandiaga) berikan ke partai nya. Bukan ke penyelenggara negara, kan atas nama partai bukan atas nama pribadi. Intinya adalah ketika itu diberikan ke partai politik dan sesuai dengan peraturan KPU dan undang-undang yang berlaku, KPK tidak bisa masuk kesitu,” tegas Saut.

Saut menegaskan ranah KPK adalah uang yang digunakan melalui hasil korupsi. Namun ia menilai bahwa pemberian uang ke partai politik bukanlah sebuah gratifikasi.

“Yang jadi ranah kita adalah kalau uang itu hasil korupsi. Kalau itu (pemberian uang ke partai politik) bukan kategori gratifikasi, orang diberi ke partai politik,” tandasnya.

Baca: Hati-hati Menyikapi Krisis Turki, Investor Cenderung Beralih pada Aset Safe Haven

Baca: VIDEO - Prabowo Subianto: Saya Mantan Tentara yang Takut Dokter dan Jarum Suntik

Baca: Bandingkan dengan Incheon, Atlet Asian Games Puji Fasilitas di Indonesia Lebih Bagus

Editor: fifi
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved