Gara-gara KMP Sembilang Docking, Dewan Kritik Pemkab Tanjabbar

Jamal menyebut proses docking atau perawatan kapal butuh waktu lama, bahkan mencapai berbulan bulan tergantung kondisi kapal.

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Darwin Sijabat

TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKAL - Tidak beroperasinya KMP Sembilang di Pelabuhan Roro mulai Selasa (10/7) tanpa ada kapal pengganti menuai kritik dari DPRD Tanjabbar.

Sebelumnya pada Minggu (8/7) manajemen KMP Sembilang telah mengeluarkan pengumuman untuk melaksanakan docking tahun 2018.

Pada pengumuman docking KMP Sembilang, maka lintasan menggunakan kapal tersebut tidak dapat dilayani dan tidak ada kapal penggantinya.

Atas keputusan tersebut, Jamal Darmawin Sie mengatakan seharusnya apabila kapal melakukan docking, pihak ASDP kementrian selaku pengelola kapal menyiapkan kapal pengganti. Hal ini harus dilakukan agar pelayanan pelabuhan masih bisa dilakukan seperti biasanya.

"Harusnya pemkab selaku pengelola pelabuhan, berkordinasi jauh-jauh hari apabila ada jadwal kapal docking. Kalau seperti ini kan kasihan penumpang," ujarnya, Selasa (10/7).

Jamal menyebut proses docking atau perawatan kapal butuh waktu lama, bahkan mencapai berbulan bulan tergantung kondisi kapal.

Jika pelabuhan roro ini tidak berjalan bisa saja dianggap masyarakat tutup, yang rugikan tetap pemerintah daerah karena pelabuhan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah (PAD).

"Kedepan hal ini jangan sampai terjadi lagi harus ada kordinasi dari kedua belah pihak baik pemkab dan kementrian perhubungan," ujarnya.

Pihak Dinas Perhubungan Tanjabbar, melalui Kabid Perhubungan Laut, Hardi dikonfirmasi terkait hal ini mengatakan bahwa ada tidaknya kapal pengganti itu tergantung kewenangan Kementrian Perhubungan.

"Sejauh ini berdasarkan pengumuman memang tidak ada kapal pengganti, mungkin karena pelabuhan roro ini masih termasuk pelabuhan perintis," ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa pihak dishub tidak bisa ikut campur tangan soal ini, karena itu mutlak kewenangan Kementrian selaku penyedia kapal. Bisa saja mereka tidak bisa mencari kapal pengganti karena akan menggangu pelayaran di tempat lain.

Ditanya mengenI MoU antara Pemkab dan Kementrian, Hardi menyebut tidak terlalu tahu banyak soal ini karena dirinya baru menjabat.

"Apakah dalam MoU antara Pemkab dengan Kementrian tercantum hal ini kita tidak tahu pasti," pungkasnya.

Penulis: Darwin
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help