Ini Deretan Larangan yang Dilakukan PNS saat Pilwako, Anda Jangan Sampai Dapat Sanksi

"Dengan mengetahui larangan, kita bisa mengawas diri. Jangan sampai memasuki larangan tersebut," kata...

Ini Deretan Larangan yang Dilakukan PNS saat Pilwako, Anda Jangan Sampai Dapat Sanksi
Tribun Jambi
hearing di DPRD Kota Jambi 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Darwin Sijabat

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Anggota Komisi I DPRD Kota Jambi menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Jambi, Jumat (2/3).

KPU dan Panwaslu melakukan silaturahmi sekaligus menyampaikan program kerjanya masing-masing.

KPU memaaparkan kegiatan dalam jangka waktu terdekat dan ke depannya. Untuk saat ini yang menjadi agenda KPU adalah sedang penyusunan data pemilih hasil coklit.

Hingga 4 Maret 2018, KPU melakukan penyusunan bahan rekapitulasi tingkat kelurahan. Pada 5-7 Maret, dilakukan rekapitulasi daftar pemilih sementara tingkat kelurahan.

"Kami juga mempersiapkan alat peraga kampanye pasangan calon pilwako," kata Arif Yoga, Komisioner KPU Kota Jambi.

Sehubungan persiapan pileg, Arif menyampaikan, sejauh ini masih dalam tahapan evaluasi adhoc PPK dan PPS.

Badan PPJ dan PPS akan dilantik pada 8 Maret 2018. Pelantikan tanpa melakukan perekrutan ulang karena memperhitungkan waktu tahapan pilwako dan cukup menguras energi.

Ketua Komisi I, Musilli Amin, mengatakan seiring berjalannya rapat, pembicaraan berkembang hingga seperti apa yang menjadi larangan dalam pemilihan.

Larangannya seperti ASN tidak boleh berfoto bersama calon, like status sosmed, politik uang, kampanye tempat ibadah dan yang lainnya.

Halaman
12
Penulis: Darwin
Editor: duanto
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved