Survei Ini Ungkap Persentase Pendukung Prabowo yang Ingin Pilkada Langsung
Masyarakat Indonesia, apa pun latar belakangnya, masih menghendaki pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung.
TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Masyarakat Indonesia, apa pun latar belakangnya, masih menghendaki pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Dukungan kuat atas pilkada langsung ini bahkan diaspirasikan para pemilih partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Demikian temuan yang didapat IFES Indonesia dalam surveinya selama selama periode 25 Oktober-2 November 2014.
"Terkait sistem mana yang dianggap tepat untuk pilkada, memang ada yang bilang DPRD. Tapi sebanyak 84 persen menyatakan ingin pilkada langsung," kata Program Officer IFES Sandra Nahdan di Jakarta, Rabu (10/12/2014).
Survei dilakukan IFES bersama Lembaga Survei Indonesia (LSI) terhadap 2.000 responden yang mewakili para pemilih di Indonesia. Jumlah responden ditetapkan secara proporsional berdasarkan provinsi dan dilakukan oversampling di Aceh, Maluku, Papua, dan Papua Barat.
Dari survei ini, persebaran dukungan responden atas pilkada langsung tak hanya berasal dari para pemilih Jokowi (89 persen) tetapi juga pemilih Prabowo (78 persen). Jika dilihat preferensi pilihan saat pemilihan legislatif lalu, para pemilih KMP rupanya juga berkehendak agar pilkada dilakukan secara langsung yakni sebesar 81 persen. Hanya 8 persen pemilih KMP yang menginginkan pilkada melalui DPRD.
Tingkat dukungan dari pemilih KMP itu hanya terpaut sedikit dengan dukungan dari pemilih Koalisi Indonesia Hebat yang mencapai 90 persen. Hanya 5 persen pemilih KIH yang menghendaki pilkada melalui DPRD.
Hal lainnya yang ditemukan dalam survei ini adalah soal persepsi masyarakat yang ragu akan pelaksanaan pilkada melalui DPRD akan menekan praktek politik uang. Secara keseluruhan, sebanyak 39 persen responden mengaku tak sepakat pilkada melalui DPRD menekan praktek politik uang. Hanya 25 persen yang menyatakan setuju.
