Disdik Jambi Gandeng Densus 88 Sosialisasikan Penolakan Radikalisme

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI – Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menggelar sosialisasi bertema Teguhkan Komitmen Tolak IREK (Intoleransi, Radikalisme, dan Ekstremisme) di Lantai 3 Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Senin (2/2/2026).

Kegiatan tersebut turut menghadirkan jajaran Densus 88 Satgaswil Jambi sebagai narasumber.

Acara ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif kepada kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik terkait bahaya paham intoleransi, radikalisme, serta ekstremisme yang dapat menyusup ke lingkungan pendidikan.

Kegiatan dihadiri Staf Ahli II Gubernur Jambi, Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, pihak Densus 88 Satgaswil Jambi, kepala sekolah, serta tenaga pendidik.

Peserta yang hadir berasal dari Kota Jambi, Kabupaten Tanjungjabung Timur, Kabupaten Batanghari, dan Kabupaten Muaro Jambi.

Kepala sekolah negeri maupun swasta di Kota Jambi juga mengikuti kegiatan tersebut. Sementara itu, tenaga pendidik di luar Kota Jambi mengikuti secara daring melalui Zoom, dengan jumlah peserta antara 200 hingga 400 orang.

Dalam sambutannya, Plt Kadisdik Provinsi Jambi, M. Umar, mengapresiasi Densus 88 yang bersedia memberikan pencerahan mengenai potensi kekerasan dan infiltrasi paham radikal di lingkungan pendidikan. Ia mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu terdapat siswa, bahkan guru, yang terpapar paham radikalisme.

“Karena beberapa waktu yang lalu siswa kita sudah, bahkan guru juga kena. Ini langkah awal bagi kita berkomitmen menolak paham radikalisme,” ujarnya.

Umar menyebut paham IREK seperti lintah karena menyerap tanpa disadari. Ia meminta setiap satuan pendidikan saling memantau agar penyebaran paham tersebut dapat dicegah sedini mungkin.

“Paham radikalisme, IREK ini sudah berlangsung cukup lama di Provinsi Jambi. Bahkan beberapa kali sudah dilaksanakan penindakan,” katanya. Ia menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pembinaan agar siswa tidak terpapar paham radikal.

Umar menuturkan bahwa pihaknya berencana menggelar kegiatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) secara berjenjang di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi dengan melibatkan guru bimbingan dan penyuluhan (BP).

Langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat upaya pencegahan paham radikalisme di sekolah.

Ia menambahkan bahwa Gubernur Jambi juga mengimbau agar penggunaan telepon genggam di kalangan siswa dibatasi. Dinas Pendidikan telah menerbitkan surat edaran agar setiap sekolah menyiapkan tempat penyimpanan telepon genggam.

“Kecuali kegiatan yang bersifat daring, maka kami sampaikan kepada masing-masing kepala sekolah dan guru agar lebih bijak terhadap penggunaan handphone di masing-masing satuan pendidikan,” jelasnya.

Selain itu, Dinas Pendidikan sedang menyusun draf instruksi gubernur terkait sekolah aman, nyaman, dan berdaulat. Kebijakan tersebut difokuskan untuk melindungi siswa dari paparan radikalisme, perundungan (bullying), dan berbagai bentuk kekerasan di sekolah.