APBD Turun, Pemkab Tanjab Barat Prioritaskan Infrastruktur

TRIBUNJAMBI.COM, KUALATUNGKAL – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) menggelar Safari Ramadan di Desa Parit Pudin, Kecamatan Pengabuan, Sabtu (28/2).

Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat, sekaligus sarana menyampaikan berbagai program pembangunan yang sedang dan akan dijalankan.

Safari Ramadan tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati Tanjab Barat, Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., didampingi Dandim 0419/Tanjab, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, para kepala OPD, kabag di lingkungan Sekretariat Daerah, Ketua Baznas, MUI Tanjab Barat, Camat Pengabuan, lurah dan kepala desa se-Kecamatan Pengabuan, perwakilan perbankan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta tamu undangan lainnya.

Wakil Bupati Katamso menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk melanjutkan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meskipun pada 2026 terjadi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan masyarakat Desa Parit Pudin dan sekitarnya. Safari Ramadan ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi juga momentum mempererat silaturahmi serta menyerap aspirasi masyarakat secara langsung,” ujarnya.

Wabup Katamso menyampaikan bahwa dalam satu tahun terakhir, pemerintah daerah telah berupaya merealisasikan berbagai program prioritas, terutama di sektor infrastruktur dan pelayanan publik.

Pada tahun sebelumnya, alokasi anggaran yang cukup besar difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, seperti peningkatan dan pengaspalan jalan serta perbaikan fasilitas umum.

Namun, pada tahun ini terjadi penurunan signifikan APBD kabupaten, dari sekitar Rp2,2 triliun menjadi Rp1,2 triliun. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya anggaran pembangunan fisik baru.

“Kondisi fiskal memang menurun, namun hal itu tidak menyurutkan semangat kami. Justru ini menjadi tantangan untuk lebih inovatif dan mengoptimalkan potensi daerah,” jelasnya.

Dengan keterbatasan anggaran tersebut, pemerintah daerah mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dukungan dari pemerintah pusat, serta penguatan sektor ekonomi masyarakat.

Perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan dan fasilitas umum tetap menjadi prioritas, meski dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran. Selain itu, program sosial dan pemberdayaan masyarakat terus diupayakan agar berjalan optimal.

Dalam kesempatan itu, Wabup Katamso juga menyoroti persoalan lingkungan, khususnya normalisasi sungai yang kerap meluap dan menyebabkan banjir di sejumlah wilayah.

Pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendorong percepatan normalisasi sungai serta perbaikan drainase guna mengurangi risiko banjir yang selama ini meresahkan masyarakat.

Menutup sambutannya, ia mengajak seluruh masyarakat menjaga kelestarian hutan dan lingkungan.

“Pembangunan harus berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan. Jika hutan dan alam kita rusak, dampaknya akan kembali kepada masyarakat sendiri,” tegasnya.