Pemerintah Bungkam Soal Demo BBM, PDIP Desak Moratorium Total Program MBG

Ringkasan Berita:PDIP Kritik Sikap Pemerintah 

• PDIP pertanyakan sikap diam pemerintah atas tuntutan demo mahasiswa 12 Juni.
• Jubir PDIP sebut BGN terbukti jadi sarang korupsi pasca-penahanan eks pimpinan.
• Partai banteng mendesak pemerintah segera lakukan moratorium total program MBG.
• Moratorium dinilai penting agar program gizi Presiden Prabowo tidak dikorupsi.
• Tuntutan mahasiswa mencakup penurunan BBM hingga desakan stop pemborosan APBN.

TRIBUNJAMBI.COM – Sikap diam yang ditunjukkan oleh pihak Istana pasca-ledakan unjuk rasa raksasa pada Jumat (12/6/2026) kemarin mulai memicu reaksi keras dari luar parlemen.  

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara terbuka melayangkan kritik tajam dan mempertanyakan nihilnya respons serta sikap resmi dari pemerintah dalam menanggapi lima tuntutan krusial yang disuarakan oleh aliansi mahasiswa. 

Juru Bicara PDI Perjuangan, M. Guntur Romli, menyayangkan sikap abai tersebut. 

Padahal, eskalasi massa di lapangan sempat memanas hingga malam hari di kawasan Jalan MH Thamrin dan berujung pada penangkapan penyusup bersenjata bom molotov oleh Satgas Gakkum Polda Metro Jaya. 

“PDI perjuangan juga mempertanyakan sikap resmi pemerintah Indonesia yang sampai dengan saat ini belum memberi tanggapan terhadap tuntutan kegiatan adik-adik mahasiswa tersebut,” kata Guntur sebagaimana dilaporkan Jurnalis Kompas TV, Putri Oktaviani, Sabtu (13/6/2026). 

Soroti Korupsi BGN, Desak Penghentian Operasional 

Dalam pernyataan politiknya, Guntur menggarisbawahi bahwa tuntutan mahasiswa untuk menghentikan program populis Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki landasan urgensi yang sangat kuat.  

PDIP menilai, program yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut sudah cacat secara moral dan struktural akibat adanya intervensi pemburu rente. 

“Salah satu hal yang penting adalah menghentikan MBG, menghentikan BGN yang sudah terbukti menjadi sarang korupsi dengan ditangkapnya Eks pimpinan BGN,” berondong Guntur secara lugas. 

Baca juga: Skandal BGN: Komisaris PT YAT Ditahan Korupsi Motor Listrik MBG

Baca juga: 2 Kurir Narkoba Jaringan Riau-Jambi-Jawa Timur Ditangkap, Sita Rp18,5 M

Sebagaimana diketahui dalam rentetan kasus sebelumnya, Kejaksaan Agung telah resmi menahan tiga eks elite BGN, yakni Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sonjaya atas kasus dugaan korupsi mark-up pengadaan barang.  

Sengkarut ini pula yang memicu gelombang mosi tidak percaya dari koalisi sipil MBG Watch hingga memicu demonstrasi besar-besaran oleh ribuan mahasiswa lintas kampus. 

Pendorong Moratorium demi Jaga Cita-Cita Presiden 

Terlepas dari desakan radikal mahasiswa yang meminta program tersebut dihapus permanen, PDI Perjuangan memposisikan diri untuk mendorong adanya langkah penyelamatan taktis berupa pembekuan sementara atau moratorium operasional dari hulu hingga ke hilir dapur umum. 

“PDI Perjuangan mendorong pemerintah melakukan tata kelola yang baik, melakukan moratorium terhadap MBG agar cita-cita Presiden Prabowo memberikan gizi yang sehat tidak diselewengkan, tidak dikorupsi,” tegas Guntur.