DPR Paksa PLN Bayar Kerugian UMKM Imbas Blackout Massal di Sumatera

TRIBUNJAMBI.COM – Pemadaman listrik massal (blackout) yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera sejak Jumat (22/5/2026) malam memicu desakan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan nasional.

Ya, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, meminta pemerintah dan PT PLN (Persero) segera melakukan pembenahan total agar insiden serupa tidak kembali terjadi.

Menurut Nasim, gangguan listrik berskala besar bukan hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak langsung pada perekonomian, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).

“Kami berharap kejadian blackout di Sumatera ini menjadi yang terakhir. Dampaknya sangat besar, terutama bagi pelaku UMKM yang bergantung penuh pada pasokan listrik,” kata Nasim, Selasa (26/5/2026).

UMKM Disebut Paling Terpukul

Nasim menilai kelompok usaha kecil menjadi pihak yang paling rentan saat listrik padam dalam waktu lama.

Usaha kuliner, jasa fotokopi, toko ritel, hingga industri rumahan disebut mengalami penurunan pendapatan drastis ketika aktivitas operasional terhenti akibat gangguan listrik.

“Ketika listrik padam berjam-jam, tentu mereka merugi. Pendapatan menurun, sementara kebutuhan keluarga tetap harus dipenuhi,” ujarnya.

Baca juga: Profil Yeka Hendra Fatika, Eks Anggota Ombudsman Terjerat Kasus Korupsi Ekspor CPO

Ia menambahkan, sebagian besar pelaku usaha kecil juga tidak memiliki genset cadangan karena keterbatasan biaya pembelian maupun bahan bakar.

Kondisi itu, menurutnya, membuat blackout bukan sekadar gangguan teknis, tetapi juga persoalan ekonomi masyarakat.

DPR Soroti Belum Ada Skema Ganti Rugi

Selain evaluasi teknis, Nasim juga menyoroti belum adanya mekanisme kompensasi yang jelas bagi pelanggan terdampak.

Ia meminta PLN segera menyusun formula ganti rugi yang transparan dan adil agar masyarakat tidak selalu menjadi pihak yang menanggung kerugian sendirian.

“PLN harus punya skema kompensasi yang jelas untuk pelanggan yang dirugikan,” tegasnya.

Tak hanya itu, DPR juga mendesak PLN memperkuat pengawasan infrastruktur melalui pemeriksaan berkala pada jaringan transmisi di seluruh Indonesia.