BGN Tegaskan Angka 19.000 Sapi di Program MBG Hanya Ilustrasi

TRIBUNJAMBI.COM - Penjelasan pemerintah terkait kebutuhan bahan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menegaskan bahwa angka konsumsi yang beredar di publik tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, meluruskan bahwa kebutuhan 19.000 ekor sapi per hari dalam program MBG hanyalah ilustrasi perhitungan, bukan kebutuhan aktual.

Menurutnya, angka tersebut muncul dari simulasi jika seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bersamaan memasak menu berbahan dasar daging sapi.

"Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau seluruh SPPG kita perintahkan nanti tanggal sekian mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan satu ekor sapi," kata Dadan, seperti dikutip dari Tribunnews.com, Sabtu (25/4/2026).

Ia menjelaskan, dalam satu kali produksi, kebutuhan daging sapi di satu dapur MBG berkisar antara 350 hingga 382 kilogram, atau setara satu ekor sapi.

"Menunya itu ada telur, ada ayam, ada sapi, ada ikan. Misalnya, kalau ini masak daging sapi, maka butuh 350 kilogram sekali masaknya berarti satu ekor sapi," ujarnya.

Namun, skenario tersebut tidak pernah diterapkan secara serentak di seluruh Indonesia. Pemerintah justru menghindari kebijakan menu tunggal untuk mencegah tekanan besar terhadap pasokan pangan.

Dadan mencontohkan pengalaman saat peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober, ketika menu seragam menyebabkan lonjakan kebutuhan telur secara signifikan.

"Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik Rp 3.000," ungkapnya.

Dari pengalaman tersebut, pemerintah memilih pendekatan fleksibel dengan menyesuaikan menu MBG berdasarkan potensi pangan lokal dan preferensi masyarakat di tiap daerah.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara pemenuhan gizi dan stabilitas harga di pasar.

"Karena kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal supaya tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi. Jadi, kalau kita perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik," pungkas Dadan.

Dengan pendekatan adaptif tersebut, program MBG diharapkan tetap berjalan efektif dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat tanpa menimbulkan gejolak harga pangan di tingkat nasional.

Baca juga: Penjelasan BGN soal Anggaran EO Gandeng Pihak Ketiga Rp113 Triliun Viral