Cegah 'Curi Start' Keluar Daerah, Pemprov Jambi Buka Opsi WFH ASN Tiap Rabu

Ringkasan Berita:WFH ASN Pemprov Jambi

• Pemprov Jambi kaji WFH 1 hari bagi ASN, Rabu jadi opsi hari terpilih.
• Gubernur khawatir jika WFH Jumat, ASN akan bepergian saat weekend.
• Posisi ASN akan dilacak GPS dan absen digital agar tak keluar kota.
• WFH bertujuan efisiensi biaya listrik, air, dan BBM kendaraan dinas.
• Target kinerja tetap prioritas meski ASN tidak bekerja di kantor.

TRIBUNJAMBI.COM - Pemerintah Provinsi Jambi tengah menseriusi kajian penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Menariknya, Gubernur Jambi Al Haris mengisyaratkan hari Rabu menjadi opsi yang lebih kuat dibandingkan hari Jumat.

Hal itu dilakukannya untuk menghindari potensi ASN yang "curi start" berlibur ke luar daerah.

Gubernur Al Haris menjelaskan pemilihan hari kerja untuk WFH ini sangat krusial guna memastikan kedisiplinan pegawai tetap terjaga. 

Al Haris tidak ingin kebijakan ini justru disalahgunakan untuk memperpanjang waktu akhir pekan di luar kota.

“Kalau Jumat, saya khawatir nanti pejabat keluar daerah semua karena weekend. Tapi kalau Rabu, juga perlu kita pertimbangkan. Ini sedang kita atur,” tutur Al Haris, Senin (6/4/2026).

Pantau Posisi ASN Lewat GPS dan Absen Digital

Untuk mengantisipasi ASN yang nekat bepergian ke luar kota saat jam kerja WFH, Gubernur Jambi mendukung penuh wacana penggunaan sistem pelacakan posisi (GPS) sebagaimana disarankan Mendagri Tito Karnavian. 

Langkah ini diambil agar fungsi pengawasan tetap berjalan meski pegawai tidak berada di kantor.

Baca juga: Pemprov Jambi Kaji Penerapan WFH ASN Tiap Jumat: Efisiensi Tanpa Kurangi Kinerja

Baca juga: Daftar 13 Pejabat Eselon III Pemprov Jambi Dilantik Tadi Malam, 1 Absen

“Saya setuju, supaya dia tidak keluar kota. Berarti kan kalau keluar kota pakai SPPD lagi. Nah, sepanjang tidak ada SPPD-nya, dia dalam kota, kita bisa lacak mereka, GPS-nya. Di mana posisinya,” tegasnya. 

Selain GPS, Pemprov juga menyiapkan sistem absensi jarak jauh berbasis digital seperti scan wajah atau koordinat lokasi.

Efisiensi Anggaran dan Beban Operasional

Selain soal fleksibilitas kerja, kebijakan WFH ini menjadi strategi Pemprov Jambi untuk menekan belanja operasional kantor. 

Al Haris menyebutkan bahwa pengurangan aktivitas di kantor akan berdampak signifikan pada penghematan kas daerah, terutama menyambut aturan komposisi belanja pegawai sebesar 30 persen ke depan.

“Intinya kita mengurangi beban-beban yang ada di kantor, seperti listrik, air, dan BBM kendaraan. Maka ini kita kurangi,” ucapnya.