Work From Home

Puan Ingatkan WFH ASN Bukan Liburan: Pelayanan Publik Jangan Sampai Kendur

Tayang: Jumat, 3 April 2026 13:39 WIB

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Darwin Sijabat

Puan Ingatkan WFH ASN Bukan Liburan: Pelayanan Publik Jangan Sampai Kendur

SHUTTERSTOCK

KERJA DARI RUMAH - Ilustrasi kerja dari rumah atau WFH. Pemerintah secara resmi mengonfirmasi pemberlakuan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca Selanjutnya:

Istri Sopir Truk Tangki BBM dan Pesanan Nanas Sebelum Suami Tewas Tabrakan vs Bus ALS

Ringkasan Berita:WFH ASN Tiap Jumat

Puan Maharani tegaskan WFH ASN setiap Jumat tidak boleh kurangi kinerja.

Kecepatan layanan birokrasi jadi parameter keberhasilan fleksibilitas kerja.

WFH bagian dari strategi hemat BBM akibat konflik di Timur Tengah.

Puan minta perusahaan swasta tetap penuhi hak upah dan cuti karyawan.

Gubernur Jambi Al Haris terapkan WFH Jumat untuk pangkas biaya operasional.

TRIBUNJAMBI.COM – Ketua DPR RI, Puan Maharani, memberikan catatan kritis terkait pemberlakuan skema bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat.

Puan menegaskan kebijakan ini merupakan ujian nyata bagi modernisasi birokrasi Indonesia dalam menjaga ritme pelayanan publik.

Kebijakan yang lahir sebagai respons atas gejolak konflik Timur Tengah dan upaya penghematan BBM ini dinilai Puan harus tetap berbasis pada kinerja yang terukur, bukan sekadar pelonggaran kehadiran fisik.

Negara Harus Tetap Bekerja

Puan mengingatkan bahwa masyarakat akan menjadi hakim utama dalam menilai efektivitas kebijakan ini melalui kecepatan layanan yang mereka terima.

"WFH ASN bukan soal fleksibilitas semata, tetapi soal apakah negara tetap bekerja saat kantor tidak penuh. Fleksibilitas kerja ASN akan dinilai dari tetap cepat atau tidaknya negara melayani rakyat," tegas Puan kepada wartawan, Jumat (3/4/2026).

Mantan Menko PMK ini juga menekankan bahwa kepercayaan publik tidak dibangun atas perubahan aturan, melainkan atas manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kepercayaan publik dibentuk bukan oleh perubahan aturannya, tetapi oleh apakah masyarakat tetap merasakan negara bekerja dengan ritme yang sama," ujarnya.

Evaluasi Ketat dan Hak Pekerja Swasta

Terkait imbauan WFH bagi sektor swasta melalui SE Menaker Nomor M/6/HK.04/III/2026, Puan menyerahkan teknisnya kepada masing-masing perusahaan namun dengan syarat ketat: hak pekerja seperti upah penuh dan cuti tahunan tidak boleh dipotong.

Puan juga mewanti-wanti pemerintah agar melakukan evaluasi berkala untuk mencegah penyalahgunaan wewenang di lapangan.

"Jangan sampai niat baik birokrasi yang adaptif justru menimbulkan dampak sampingan akibat keluwesan sistem bekerja yang diaplikasikan tanpa tanggung jawab. Harus ada evaluasi berkala," ucap Puan.

Respons Gubernur Jambi Terkait WFH

Menanggapi kebijakan nasional tersebut, Gubernur Jambi, Al Haris, menyatakan kesiapan jajarannya. Ia menilai WFH hari Jumat bukan hanya soal fleksibilitas, tetapi strategi nyata untuk menekan beban operasional daerah.

“Ya, memang sudah mulai sebetulnya. Kami sudah mulai, bahwa kami Jumat kami usahakan tidak ada yang ngantor. Ada senam bersama, ada acara keagamaan dan sebagainya,” ungkap Al Haris.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini efektif mengurangi penggunaan listrik, air, hingga BBM di lingkungan kantor pemerintah.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News