Sekolah Bisa Mundur Program MBG, Wakil BGN Nanik S Deyan: Kami Tidak Memaksa

TRIBUNJAMBI.COM - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah muncul kabar sejumlah sekolah menghentikan partisipasinya. Menanggapi hal tersebut, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, memastikan bahwa tidak ada kewajiban bagi sekolah untuk menerima program tersebut.

Penegasan ini disampaikan sebagai respons atas keputusan beberapa sekolah yang memilih menghentikan operasional MBG di lingkungan mereka. Salah satu alasan yang mencuat adalah menu makanan yang dianggap kurang sesuai dengan selera siswa sehingga banyak yang tidak dikonsumsi.

Kasus seperti itu sempat terjadi di SMP Telkom Purwokerto, di mana makanan yang dibagikan kepada siswa tidak habis bahkan sebagian tidak diambil. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi di tingkat pelaksana program.

Menurut Nanik, sebelum program berjalan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terlebih dahulu menawarkan kerja sama kepada pihak sekolah. Artinya, sekolah yang bersedia menerima manfaat MBG dipersilakan mengajukan diri tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun.

Apabila dalam pelaksanaannya terdapat sekolah yang ingin menghentikan program, BGN menyatakan hal tersebut tidak menjadi persoalan. Pihaknya, kata Nanik, tidak pernah memaksakan partisipasi.

“Kalau ada sekolah yang tidak mau menerima, kami dari BGN tidak memaksa,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (26/2).

Baca juga: Lima Dapur MBG Sudah Beroperasi, Batang Hari Siapkan 20 Titik Tambahan

Baca juga: Update 44 Korban Loker Scam Kamboja Dipulangkan, Warga Asal Jambi Belum

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program, BGN memahami bahwa upaya memperbaiki kualitas gizi anak-anak membutuhkan konsistensi dan dukungan berbagai pihak. Karena itu, kritik dan masukan dari masyarakat dinilai sebagai bagian penting dalam proses evaluasi.

Dalam pernyataan sebelumnya, Nanik juga menegaskan bahwa Kepala SPPG tidak diperbolehkan melakukan tekanan kepada sekolah agar siswa menjadi penerima manfaat MBG. Penerimaan program tersebut bersifat sukarela dan bukan kewajiban.

Pemerintah memang memiliki komitmen besar untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang mengalami kekurangan gizi. Program MBG digagas sebagai salah satu langkah strategis untuk menjawab persoalan tersebut.

Namun demikian, pelaksanaan di lapangan tetap harus memperhatikan prinsip partisipasi sukarela. Sekolah yang memilih tidak bergabung tidak bisa dianggap sebagai pihak yang tidak mendukung kebijakan pemerintah.

“Tidak boleh ada unsur pemaksaan ataupun intimidasi dari SPPG atau instansi mana pun yang seolah-olah menilai sekolah yang tidak menerima MBG berarti tidak menyukseskan program pemerintah,” tegasnya.

Sebagai bagian dari Tim Koordinasi Pelaksana Program MBG yang melibatkan 17 kementerian dan lembaga, BGN menilai penting adanya komunikasi dua arah antara pelaksana dan penerima manfaat. Evaluasi terhadap menu, distribusi, serta respons siswa disebut akan terus dilakukan agar tujuan program benar-benar tercapai.

Program MBG sendiri merupakan salah satu kebijakan prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi sejak usia sekolah. Pemerintah berharap program tersebut dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan anak-anak Indonesia.

Ke depan, BGN menyatakan akan terus membuka ruang dialog dengan sekolah-sekolah agar pelaksanaan MBG dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah.

Viral Menu MBG di Bulan Suci Ramadhan di Kota Jambi, Hanya Jagung dan Telur