Peringatan Eks Napiter ke Pemerintah Soal Wacana Penanganan Terorisme Oleh Militer

Ringkasan Berita:Peringatan untuk Penanganan Terorisme

• Eks Napiter Haris Amir Falah ingatkan risiko militer dalam kontra-terorisme.
• Pendekatan militeristik tanpa keadilan picu radikalisme & militansi baru.
• Terorisme harus dihadapi dengan humanisme agar tak muncul narasi victimhood.
• Respons kelompok teror akan setimpal dengan metode penanganan aparat.
• Pemerintah diminta utamakan dialog dan hukum guna cegah regenerasi ideologi.

TRIBUNJAMBI.COM - Rencana penguatan peran militer dalam skema penanganan terorisme di Indonesia memicu sorotan tajam dari mereka yang pernah berada di dalam lingkaran ideologi ekstrem.

Dr. (C) Haris Amir Falah, seorang mantan narapidana terorisme (napiter), memberikan peringatan keras bahwa pendekatan yang terlalu represif justru bisa menjadi bumerang bagi stabilitas nasional.

Haris menilai, keterlibatan institusi mana pun dalam kontra-terorisme sebenarnya bukan masalah utama, asalkan tetap bersandar pada rel legitimasi hukum yang kuat serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Risiko Melahirkan Militansi yang Lebih Kuat

Menurut Haris, dominasi kekuatan senjata tanpa dibarengi dialog berisiko memicu doktrin perlawanan yang sebanding di kalangan kelompok teror.

Ia menjelaskan bahwa dalam logika kelompok tersebut, metode penanganan yang diterima akan menentukan bentuk respons yang diberikan.

“Kalau pendekatannya sangat militer, ini justru bisa membuat mereka jadi lebih militan. Karena dianggap musuh yang harus dilawan setimpal,” jelas Haris di Jakarta, Sabtu.

Dialog vs Senjata

Ia menekankan bahwa jika terorisme dihadapi dengan adu pemikiran, maka respons yang muncul akan tetap berada dalam ranah ideologi. 

Baca juga: MUI Jambi: Terorisme Bukan Ajaran Islam, Warga Selektif Pilih Lembaga Donasi

Baca juga: Respon Polda Metro Jaya Soal Kubu Roy Suryo Cs Desak Hentikan Kasus Ijazah Palsu Jokowi

Baca juga: Oknum Polisi Babak Belur Dikeroyok Massa Usai Tembak Warga di Jayapura, Terancam Sanksi Berlapis

Namun, jika nuansa kemiliteran terlalu kental, hal itu dikhawatirkan akan memperkuat narasi victimhood (merasa sebagai korban) yang kerap digunakan untuk merekrut simpatisan baru.

“Sepanjang ada unsur keadilan dan humanisme, tidak jadi persoalan,” tambahnya.

Pemerintah diingatkan agar berhati-hati dalam merumuskan kebijakan ini.

Tanpa prinsip keadilan yang transparan, pendekatan militer dikhawatirkan hanya akan memutus rantai serangan sesaat, namun di sisi lain justru menyuburkan regenerasi ideologi radikal yang lebih berbahaya di masa depan.

Peran Polri dan Densus 88 Antiteror Masih Efektif

Menanggapi anggapan bahwa pelibatan militer mencerminkan ketidakpercayaan terhadap aparat kepolisian, Haris menilai hal tersebut tidak sepenuhnya tepat.