630.000 Guru Madrasah Swasta Dijanjikan Diangkat Jadi PPPK

TRIBUNJAMBI.COM - Pemerintah menjanjikan pengangkatan guru madrasah menjadi guru PPPK.

Janji ini berikan saat 30 perwakilan massa guru madrasah yang berunjuk rasa depan gedung DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

Massa yang berdemo berasal dari berbagai daerah, mulai Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Sumatera Utara, hingga Aceh.

Usai ditemui Komisi VIII DPR RI di dalam kompleks parlemen Senayan, ratusan guru madrasah itu dijanjikan sejumlah hal.

Termasuk diantaranya mengangkat 630.000 guru madrasah swasta menjadi PPPK.

Perwakilan pengurus Pimpinan Pusat Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia, Arif Ripandi mengatakan, komitmen itu sudah disepakati bersama.

"Pertama, berkaitan dengan komitmen Kom VIII, dan Kementerian Agama untuk mem- PPPK-kan 630.000 guru madrasah swasta," ujar Arif saat dijumpai Kompas.com di depan Gerbang Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu sore.

Menurut Arif, dalam pertemuan tidak dijelaskan apakah guru madrasah swasta yang akan diangkat jadi ASN nantinya adalah yang sudah tersertifikasi atau belum.

Namun, pihak Kemenag dan Komisi VIII berjanji mengomunikasikan hal tersebut dengan lintas kementerian terkait.

Baca juga: Imlek Selasa 17 Februari 2026, Ada Cuti Bersama dan Long Weekend Pekan Ini

Baca juga: Kepala Puskesmas Kebun IX Muaro Jambi Ditahan, Korupsi BOK Rp650 Juta

Selain itu, Kemenag dan Komisi VIII DPR RI juga berjanji mendorong realisasi pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) sebesar Rp 2.000.000 per bulan.

Khusus untuk TPG ini, akan diberikan kepada guru madrasah swasta yang telah tersertifikasi.

"Akan dibayarkan satu bulan sekali. Besarannya Rp 2.000.000. Itu leading-nya ada di Kanwil dan Kemenag Kota, gitu," ungkap Arif.

"Anggarannya bersumber dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kemenag, bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2026," katanya.

Arif bilang, saat ini jumlah seluruh guru madrasah swasta mencapai lebih dari 800.000 jiwa.

"Nah, yang belum tersertifikasi itu 51 persennya dari jumlah itu. Sehingga yang sisanya sudah tersertifikasi akan menerima TPG," jelasnya.