AS Tegaskan Ambisi Kendali Greenland tak Terpengaruh Pasukan NATO

TRIBUNJAMBI.COM -

Pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa peningkatan kehadiran militer negara-negara Eropa di Greenland tidak mengubah arah kebijakan Washington terkait rencana penguatan pengaruhnya di wilayah tersebut.

Penegasan itu disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt di tengah dinamika keamanan Arktik yang kian menjadi sorotan internasional.

Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Kamis (15/1/2026), Leavitt menyampaikan bahwa keputusan strategis presiden tidak terpengaruh oleh langkah negara-negara NATO yang mengirimkan personel militer ke kawasan tersebut.

“Saya rasa kehadiran pasukan Eropa tidak mempengaruhi proses pengambilan keputusan presiden, dan juga tidak memengaruhi tujuannya untuk mengakuisisi Greenland sama sekali,” kata Leavitt.

Pemerintah AS memandang situasi keamanan di Greenland sebagai bagian dari kepentingan strategis yang lebih luas, khususnya dalam konteks persaingan geopolitik global.

Trump menilai bahwa tanpa peran Amerika Serikat yang lebih dominan, wilayah Greenland berpotensi menjadi ruang masuk bagi pengaruh Rusia dan China di kawasan Arktik.

Atas dasar itu, Washington menyebut penguatan kendali di Greenland sebagai langkah pencegahan demi menjaga keseimbangan kekuatan internasional.

“Amerika Serikat membutuhkan Greenland untuk tujuan Keamanan Nasional. Ini sangat penting untuk Golden Dome yang sedang kita bangun. NATO harus memimpin jalan bagi kita untuk mendapatkannya,” tulis Trump melalui akun Truth Social miliknya.

Selain dimensi keamanan, pemerintah AS juga menyoroti nilai strategis Greenland dari sisi ekonomi dan sumber daya alam.

Wilayah tersebut diketahui memiliki cadangan mineral penting, termasuk mineral tanah jarang yang banyak digunakan dalam industri teknologi tinggi dan sektor pertahanan.

Trump menilai penguasaan atas Greenland dapat membantu Amerika Serikat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan mineral strategis dari China.

Di sisi lain, rencana tersebut menuai penolakan keras dari pemerintah Greenland yang menilai langkah pengambilalihan bertentangan dengan prinsip kedaulatan wilayah.

Pemerintah Greenland menyatakan bahwa setiap bentuk penguasaan secara paksa tidak dapat diterima dalam kondisi apa pun.

Greenland merupakan wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark yang memiliki kewenangan luas dalam mengatur urusan dalam negeri, termasuk pengelolaan sumber daya alam.