Wacana Pilkada Lewat DPRD

3 Hasil Survei Buktikan Mayoritas Warga Mutlak Tolak Pilkada Lewat DPRD

Tayang: Senin, 12 Januari 2026 14:22 WIB

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Darwin Sijabat

lihat foto

3 Hasil Survei Buktikan Mayoritas Warga Mutlak Tolak Pilkada Lewat DPRD

Kompas.com

Ilustrasi warga melakukan pemilihan kepala daerah di bilik suara.

Baca Selanjutnya:

Kematian Dokter Myta, Kemenkes: Indikasi Kelebihan Jam Kerja di RSUD KH Daud Arif di Jambi

Ringkasan Berita:Wacana Pilkada Lewat DPRD

Partai Golkar usul Pilkada lewat DPRD, hanya PDIP yang tegas menolak di parlemen.

Survei LSI Denny JA: 66,1 persen publik tolak hak pilihnya diserahkan ke DPRD.

Litbang Kompas: 77,3 % rakyat nilai Pilkada langsung sistem paling cocok.

Populi Center: Hingga 94,3 % warga ingin bupati/wali kota dipilih rakyat.

Ada celah lebar antara ambisi elite partai dengan keinginan asli pemilihnya.

TRIBUNJAMBI.COM - Di tengah gencarnya lobi-lobi partai politik pro-pemerintah untuk mengembalikan Pilkada ke tangan DPRD, suara publik justru menunjukkan arah sebaliknya.

Meski Partai Golkar dan sejumlah partai besar mulai merapatkan barisan mendukung Pilkada tidak langsung, data dari berbagai lembaga survei membuktikan bahwa rakyat enggan hak pilihnya dirampas.

Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia sebelumnya mengklaim mekanisme melalui DPRD adalah wujud pelaksanaan kedaulatan yang lebih tepat.

“Kami yakin Pilkada lewat DPRD lebih tepat. Tapi ini perlu kajian mendalam,” ujar Bahlil dalam puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, (5/12/2025).

Namun, kajian mendalam tersebut justru hadir dari keresahan publik. PDIP saat ini menjadi satu-satunya kekuatan parlemen yang konsisten menolak usulan tersebut, sementara PKS masih berada di posisi abu-abu.

Sejumlah lembaga survei sudah merilis hasil survei tentang pendapat publik mengenai wacana Pilkada secara tidak langsung melalui DPRD.

Adapun saat ini hanya ada satu partai parlemen yang menolak keras Pilkada lewat DPRD, yakni PDIP. Sementara itu, PKS masih belum menentukan sikapnya.

Wacana ini menimbulkan pro dan kontra baik dari kalangan politikus maupun masyarakat luas.

Lalu, bagaimana pendapat masyarakat tentang wacana ini? Apakah lebih memilih Pilkada langsung atau tidak langsung? Berikut hasil surveinya.

1. LSI Denny JA

Hasil survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA dan dirilis pada hari Rabu, (7/1/2026), menunjukkan sebanyak 66,1 persen responden menolak wacana Pilkada lewat DPRD.

Survei ini dilakukan pada 10-19 Oktober 2025 terhadap 1.200 responden yang dipilih dengan metodologi multi-stage random sampling.

Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, mengungkapkan mayoritas publik tetap ingin Pilkada dilakukan secara langsung, tidak lewat DPRD.

Responden ditanya apakah setuju atau tidak setuju wacana Pilkada tidak langsung atau dipilih DPRD. Hasilnya, 66,1 persen menyatakan kurang setuju, tidak setuju, atau tidak setuju sama sekali.

Kemudian, ada 28,6 persen menyatakan setuju atau sangat setuju, dan 5,3 persen menyatakan tidak tahu maupun tidak jawab.

"Jadi dari data ini kita bisa lihat bahwa di atas 65 persen menolak Pilkada DPRD."

"Angka ini bukan angka yang kecil, tetapi merupakan angka yang masif juga sistemik," ungkap Ardian, dikutip dari YouTube LSI Denny JA.

Dia menjelaskan bahwa opini publik ketika melewati batas 60 persen dapat memberi efek yang sudah besar. Ardian menegaskan jumlah ini bisa menggambarkan sikap 208 juta pemilih di Indonesia.

"Kita yakinkan bisa. Buktinya apa? Buktinya ketika survei-survei terdahulu ataupun ketika misalnya quick count itu kita mendapatkan hasil yang identik dengan yang diumumkan oleh KPU," ungkapnya.

2. Jajak pendapat Litbang Kompas

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan sebagian besar masyarakat atau 77,3 persen responden menyatakan bahwa Pilkada langsung adalah sistem paling cocok.

Jajak pendapat ini dilakukan dari tanggal 8 hingga 11 Desember 2025. Jumlah respondennya mencapai 510 orang dan tersebar 76 kota di 38 provinsi. Margin of error sebesar kurang lebih 4,24 persen.

"Suara mayoritas publik yang tetap menghendaki Pilkada langsung oleh rakyat terekam dalam jajak pendapat Litbang Kompas, Desember lalu. Sebanyak 77,3 persen publik menyatakan hal itu," demikian bunyi hasil jajak pendapat dikutip dari Kompas, Senin, (12/1/2026).

Adapun sebanyak 5,6 persen merasa sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD adalah sistem yang paling cocok. Sementara itu, 15,2 persen menyatakan kedua sistem itu sama saja, dan 1,9 persen publik menjawab "tidak tahu".

Dari 77,3 persen responden yang memilih Pilkada langsung, sebanyak 46,2 persen di antara mereka menyebut demokrasi dan partisipasi menjadi alasannya memilih sistem tersebut.

Kemudian, 35,5 persen responden menyatakan kualitas pemimpin menjadi alasan memilih Pilkada dipilih oleh rakyat secara langsung. Selanjutnya, ketidakpercayaan terhadap pemerintah (5,4 persen), lainnya (1,4 persen), dan tidak tahu (4,5 persen).

3. Populi Center

Hasil survei yang dilakukan lembaga survei Populi Center juga menunjukkan bahwa mayoritas publik memilih Pilkada secara langsung.

Survei itu dilakukan pada bulan Oktober 2025 dan hasilnya dirilis pada tanggal 30 November 2025. Dalam siaran persnya, Populi Center tidak menjelaskan metode survei dan jumlah responden.

"Preferensi publik terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung masih sangat kuat. Sebanyak 89,6 persen responden menginginkan gubernur dipilih secara langsung, sementara 94,3 persen responden menginginkan mekanisme serupa untuk pemilihan bupati dan wali kota," tulis Populi Center.

Dalam hal pilgub, sebanyak 89,6 persen responden menginginkan gubernur dipilih langsung oleh rakyat. Sebanyak 5,8 persen memilih gubernur ditunjuk oleh pemerintah pusat. Sebanyak 2,3 persen memilih gubernur dipilih oleh DPRD. Adapun yang menjabat tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 2,3 persen.

Dalam hal pilwakot/pilbup, sebanyak 94,3 persen responden menginginkan bupati/wali kota dipilih langsung dalam pemilu. Sebanyak 4,1 persen menginkan bupati/wali kota dipilih oleh DPRD. Adapun 1,6 persen menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

"Partai-partai politik pengusul Pilkada lewat DPRD juga perlu mempertimbangkan keinginan pemilih masing-masing mengenai preferensi cara memilih dalam Pilkada," tulis lembaga itu.

"Masyarakat yang menyatakan akan memilih Partai Gerindra misalnya, hampir seluruhnya menginginkan memilih secara langsung bupati/wali kota (96 persen) dan gubernurnya (91,3 persen). Begitu juga dengan pemilih Partai Golkar, PKB, Nasdem, PAN, dan Demokrat, yang sebagian besar menginginkan kepala daerah dipilih secara langsung."

Pengamat: PDIP 'Dikeroyok' dan Ditinggalkan Sendirian

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, melihat fenomena ini sebagai aksi "pengeroyokan" politik.

Saat ini, hampir 80 persen partai di parlemen telah satu suara mendukung Pilkada tidak langsung sebagai solusi atas mahalnya biaya politik dan gurita dinasti.

PDIP menjadi satu-satunya yang secara terang-terangan melawan arus besar tersebut.

Menurut Adi, PDIP sedang berupaya menjaga "marwah" demokrasi langsung di tengah selera elite yang mulai berubah.

“PDIP terkesan ditinggalkan sendirian. PDIP pun terkesan dikeroyok dengan sikapnya yang sejak lama sebenarnya istikamah dan konsisten menolak soal Pilkada oleh DPRD,” ujar Adi Prayitno.

Meski mendapatkan tekanan dari koalisi besar, PDIP menyatakan tidak akan bergeser satu inci pun.

Deddy Sitorus menegaskan bahwa hak politik rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung adalah harga mati yang tidak bisa ditawar dalam meja lobi.

Sejarah tampaknya berulang. Seperti pada tahun 2014, PDIP kembali memilih jalan sunyi untuk mempertahankan kedaulatan pemilih di daerah, meskipun harus berdiri berseberangan dengan mayoritas kekuatan politik di Senayan.

Kondisi saat ini menunjukkan hampir 80 persen partai di parlemen mendukung penuh Pilkada lewat DPRD. Hanya PKS yang hingga kini belum menentukan sikap resminya.

Ketimpangan dukungan ini membuat PDIP terlihat berjuang sendirian di tengah arus besar.

“PDIP terkesan ditinggalkan sendirian. PDIP pun terkesan dikeroyok dengan sikapnya yang sejak lama sebenarnya istikamah dan konsisten menolak soal Pilkada oleh DPRD,” ungkap Adi.

Situasi ini bukanlah hal baru bagi PDIP. Adi mengingatkan kembali peristiwa tahun 2014 saat DPR mengesahkan UU Pilkada tidak langsung.

Kala itu, PDIP juga menjadi garda terdepan yang menolak meski harus melawan arus mayoritas.

“Sikap politik PDIP inilah yang dipertahankan ketika wacana belakangan terkait dengan Pilkada oleh DPRD terus ditunjukkan. Bagi PDIP, itu adalah prinsip yang harus dijaga dalam konteks demokrasi langsung,” pungkasnya.

Kini publik tinggal menunggu, apakah konsistensi PDIP mampu membendung gelombang dukungan mayoritas partai yang ingin mengalihkan mandat suara rakyat ke tangan para elite di DPRD.

Munculnya wacana Pilkada lewat DPRD

Wacana Pilkada tidak langsung lewat DPRD kembali muncul setelah Partai Golkar mengusulkannya, lalu disambut baik oleh beberapa partai lain seperti PKB.

Golkar mengusulkan Pilkada melalui Dewan DPRD sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya.

“Kami yakin Pilkada lewat DPRD lebih tepat. Tapi ini perlu kajian mendalam,” kata Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dalam sambutannya di puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat, (5/12/2025).

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan mahalnya ongkos Pilkada langsung tak akan bisa ditekan hanya dengan mengubah mekanisme pemilihan.

"Untuk mengurai masalah ongkos biaya tinggi Pilkada tidak serta merta bisa diselesaikan dengan Pilkada lewat DPRD, itu jumping conclusion," ujar Said, Senin, (22/12/2025).

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News