Wacana Pilkada Lewat DPRD Menguat: PAN dan Golkar Sebut Selaras dengan Pancasila

Ringkasan Berita:Wacana Pilkada Lewat DPRD

• PAN & Golkar usulkan Pilkada lewat DPRD untuk tekan politik uang.
• Mekanisme ini dinilai sesuai Sila Keempat Pancasila.
• PDIP minta kajian mendalam & penguatan penegakan hukum Bawaslu/KPK.
• PKB sebut sistem tidak langsung bisa kurangi korupsi kepala daerah.
• Usulan muncul pasca Rapimnas I Golkar 2025.

TRIBUNJAMBI.COM - Wakil Ketua Umum PAN sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menyatakan partainya terbuka terhadap wacana evaluasi mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada), termasuk opsi pemilihan Gubernur melalui DPRD. 

Langkah ini dipertimbangkan sebagai solusi untuk membenahi kualitas demokrasi di Jakarta dan wilayah Indonesia lainnya yang kian tergerus praktik politik uang (money politics). 

Usulan yang awalnya mencuat dari Rapimnas Golkar 2025 ini memicu perdebatan antarfraksi mengenai efektivitas sistem pemilihan langsung versus keterwakilan.

Akar Masalah: Politik Uang dan Biaya Tinggi

Eddy Soeparno menyoroti realitas pahit di mana hampir tidak ada tahapan pemilihan langsung, mulai dari tingkat Pilkades hingga DPR RI, yang luput dari transaksi politik. 

Menurutnya, sistem saat ini menciptakan beban biaya tinggi yang berisiko merusak integritas pejabat terpilih.

Dampak Politik Uang

Pejabat cenderung tidak amanah karena merasa kewajibannya kepada rakyat sudah "dilunasi" melalui transaksi di awal.

Baca juga: Pilkada Tidak Langsung: Langkah Mundur Demokrasi di Tengah Krisis Kepercayaan Pada Wakil Rakyat

Baca juga: Harga Emas Naik Lagi Hari Ini Jelang Natal 2025: Cek Produk Galeri24 dan UBS

Baca juga: Kritik Rencana Sawit Presiden Prabowo di Papua, Senator: Jangan Ulangi Kegagalan Investasi Masa Lalu

Kesesuaian Ideologi

Pemilihan melalui DPRD dinilai selaras dengan Sila Keempat Pancasila yang mengedepankan musyawarah mufakat.

Solusi Pendamping

Perubahan sistem harus dibarengi penegakan hukum tegas dan pendidikan politik masif bagi masyarakat.

Respons Beragam: Antara Efisiensi dan Penegakan Hukum

Meski PAN, Partai Golkar, dan PKB melihat potensi pengurangan korupsi melalui sistem ini, PDI Perjuangan memberikan catatan kritis terkait urgensi kajian yang lebih komprehensif.

PDI Perjuangan (Said Abdullah)

Menilai pilkada lewat DPRD sebagai "kesimpulan yang melompat" (jumping conclusion).